Tesis Habib Rizieq Dituding Lecehkan Pancasila, Ahli Hukum MUI: Polisi Kriminalisasi Karya Ilmiah

BANDUNG (voa-islam.com)--Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab hari ini memenuhi panggilan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk memberikan keterangan atas pelaporan Sukmawati Soekarnoputri dengan tuduhan penodaan Pancasila. Habib Rizieq hadir  menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (12/1/2017).

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mempersoalkan Tesis S2 Habib Rizieq di Universitas Malaya. Tesis Habib Rizieq dianggap melecehkan Pancasila ketika Habib Rizieq mengkritik rumusan Pancasila.

Menanggapi hal itu, Ahli Hukum Dewan Pimpinan MUI, DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH menilai bahwa pemeriksaan terhadap Habib Rizieq Shihab pada hari ini adalah kriminalisasi terhadap karya Ilmiah. 

"Tindakan Polri ini termasuk abuse of power, bagaimana mungkin suatu hasil penelitian Ilmiah berupa tesis yang telah diujikan kemudian diragukan, dipertanyakan dan bahkan dijadikan objek pemeriksaan atas laporan Sukmawati Soekarno Putri," kata Abdul Chair dalam keterangan persnya, Kamis (12/1/2017).

Menurut Abdul Chair, rumusan Pancasila yang dikaji secara Ilmiah oleh Habib Rizieq adalah sah dan sesuai dengan fakta historis. Adapun pendapat menyangkut hari lahir Pancasila, apakah tanggal 1 Juni atau 22 Juni  secara akademik terbuka ruang untuk didiskusikan (debatable)  dan hal yang lumrah dalam dunia akademik. 

"Kriminalisasi tersebut menjadi preseden buruk dalam dunia pendidikan. Akan terbelenggunya kajian-kajian kritis," tegasnya.

Abdul Chair mengingatkan bahwa Tesis adalah pendapat ahli, yang apabila diakui akan menjadi doktrin. Doktrin merupakan salah satu sumber hukum yang sah. 

"Bagaimana mungkin suatu tesis menjadi objek pemeriksaan oleh penyidik Polri? " tanyanya.

Selanjutnya, kata Abdul Chair, jika suatu tesis dapat dipidanakan, lalu bagaimana dengan dosen pembimbing, para penguji, Universitas terkait, dan bahkan juga bagaimana terhadap pendapat para pakar yang mendukung, apakah semuanya itu dapat dikategorikan melakukan tindak pidana? 

"Dalam hukum pidana yang kita anut mensyaratkan adanya unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawan pidana. Keduanya satu kesatuan (dualistis). Hasil penelitian Ilmiah dengan berbagai dimensi kritikannya bukan termasuk perbuatan pidana," jelasnya.

Abdul Chair berpendapat, seseorang yang melakukan penelitian Ilmiah juga tidak dapat dipertangungjawabkan secara pidana. Dengan demikian tidak ada unsur kesengajaan yang bersifat melawan hukum. 

"Saya berpendapat, pemeriksaan terhadap Habib Rizieq tidak berdasarkan alasan yuridis," ungkapnya.

Sambung Abdul Chair, pemeriksaan tersebut penuh dengan rekayasa untuk memuaskan pihak-pihak tertentu dan memang berkepentingan untuk melemahkan perjuangan Umat Islam. * [Bilal/Syaf/voa-islam.com]