Beri Fasilitas Negara kepada Terdakwa Ahok, Pemuda Muhammadiyah Ingatkan Jokowi

 

 

JAKARTA (voa-islam.com)--Belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) rajin menyambangi ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah, NU, dan MUI di tengah kisruh kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk meredam situasi sosial dan politik. Bahkan, Jokowi juga hadir dalam  Tanwir Muhammadiyah di Ambon yang menghasilkan resolusi Ambon dengan poin utama mendorong penegakan keadilan Sosial.

Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman menegaskan Jokowi harus mewujudkan semangat Tanwir Muhammadiyah, Jokowi dituntut bergerak cepat untuk membuktikan bahwa pemerintah memang hadir untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Bukan sebaliknya malah memfasilitasi kemudahan-kemudahan bagi segelintir orang, terutama pemilik modal," ucap Pedri dalam keterangannya, Senin Kemarin (27/2/2017).

Menurut Pedri, dalam konteks kondisi kekinian, terutama yang berkaitan dengan kasus yang melibatkan Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama, Jokowi betul-betul harus dengan tegas berada pada posisi menegakkan keadilan. 

"Proses hukum yang sedang berjalan tidak boleh sedikitpun diintervensi dengan cara apapun. Ahok yang sudah berstatus Terdakwa sudah semestinya tidak lagi difasilitasi oleh negara, karena hal itu jelas-jelas mencederai rasa keadilan," tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Pedri, Jokowi harus segera memberhentikan sementara Ahok dari jabatan gubernur sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 

"Kebisingan yang ditimbulkan oleh ucapan seorang Ahok telah menguras energi bangsa ini, telah menghabiskan miliyaran biaya negara. Belum lagi social cost yang ditimbulkannya. Ancaman keretakan bangsa tak boleh diabaikan hanya untuk kepentingan jangka pendek pemilik modal dan pemilik kuasa," katanya.

Pedri berpendapat, bila pesan-pesan kebangsaan itu tidak direalisasikan oleh Jokowi dengan jujur dan komitmen tingggi. Maka tidak ada artinya kehadirannya di Muhammadiyah, NU, MUI dan ormas-ormas lainnya itu. 

"Menegakan keadilan itu adalah sangat mudah bagi seorang presiden yang memiliki kuasa dan segala perangkatnya jika ada keinginan," pungkasnya. * [Bilal/Syaf/voa-islam.com]