HTI Dibubarkan, Luthfie Hakim: Pemerintah Represif terhadap Umat Islam

 

 

JAKARTA (voa-islam.com)--Tim kuasa hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)-MUI, M. Luthfie Hakim menegaskan pernyataan Menkopolhukam Wiranto terkait pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah sikap represif terhadap Islam. 

Pengacara muda ini menyebut beberapa bukti bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK)  selama delapan bulan terakhir sudah membatasi ormas Islam.

"Ketika sebagian umat Islam menggelar demonstrasi damai malah dituduh akan berbuat makar," kata Luthfie kepada Voa Islam, Senin (8/5/2017).

Bahkan, lanjutnya, sejumlah pengajian secara terang-terangan dilarang dan dibubarkan. HTI yang tidak pernah berbuat anarkis dan selalu santai dalam pengawalan polisi kalau berdemonstrasi malah dianggap membahayakan Pancasila dan NKRI.

"Di sisi lain, ada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang secara jelas dilarang termasuk penggunaan atributnya, justru malah dibiarkan beredar bebas di Indonesia," ujar anggota Komisi Hukum MUI Pusat itu.

Lebih dari itu, katanya, Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sudah duduk sebagai terdakwa kasus penodaan agama Islam justru malah tidak diberhentikan sementara.

"Kezaliman pemerintah ini akan mereka bayar saat pemilu nanti, sebagaimana Ahok harus membayarnya dalam Pilgub yang baru lalu," pungkasnya. * [Bilal/Syaf/voa-islam.com]