IMM: Hoax dan Penistaan Agama Sumber Pemicu Keretakan

 

MEDAN (voa-islam.com)--Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menilai kondisi bangsa Indonesia di Hari Kebangkitan Nasional 2017 masih sangat memprihatinkan.

"Masih jauh dari cita-cita bangsa, ancaman kedaulatan dan perpecahan NKRI seolah mengintai bangsa Indonesia. Provokasi yang diwarnai dengan berita hoax dan kasus penistaan agama menjadi sumbu pemicu retaknya bhineka tunggal ika," kata Ketua DPP IMM Bidang Hikmah, Muhammad Solihin S, SH., MH dalam konferensi Pers di Medan, Sumut, Senin (22/5/2017).

Tidak hanya itu, lanjut Solihin, kasus penistaan agamapun menjadi persoalan serius yang merusak harmonisasi dalam Kebhinekaan. Akhirnya, kata Solihin, sudah semestinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk senantiasa hadir untuk memberikan sumbang saran dalam bentuk resolusi agar dijadikan rekomendasi bagi pemerintah dan wakil rakyat Republik Indonesia.

"Keutuhan NKRI menjadi point utama yang harus dijaga, karena bangsa ini lahir dari perjuangan panjang yang melibatkan semua unsur, suku, agama, dan keaneka ragaman yang ada di belantara Tanah Indonesia," ujarnya

Solihin menegaskan, Indonesia jangan sampai merdeka kurang dari seratus persen. Eksplorasi tambang yang merusak ekosistem alam tidak semestinya mendapatkan izin dari pemerintah.

"IMM akan terus hadir dalam mengawal kekayaan alam Indonesia dari ancaman para mafia tambang yang masih berkeliaran di negeri ini," jelasnya.

DPP IMM dan DPD IMM se- Indonesia telah merumuskan Resolusi untuk Indonesia berdaulat sebagai berikut:

Pertama, IMM Meneguhkan Komitmen menjaga persatuan dan keutuhan NKRI Berdasarkan Pancasila.

"Kedua, IMM menolak perizinan tambang yang merusak alam, ekosistem dan keberlangsungan hidup bagi rakyat Indonesia," tutur Solihin.

Ketiga, IMM juga meminta agar mengeksplorasi Tambang Emas Tumpang Pitu Jawa Timur, Eksplorasi Agraria dan Industrialisasi Di Pati, Kendeng, Kendal Jawa tengah, karawang Jawa Barat serta yang ada di seluruh Indonesia.

Keempat, IMM Mendorong Renegoisasi kontrak karya yang dianggap merugikan Negara. Kelima, IMM mendesak agar dicabut. PP No 78 Tahun 2015 Tentang Politik Upah Murah.
Keenam, IMM menyerukan Tolak PP No 5 Thn 2017 tentang Kawasan Ekonomi (Kek Arun).
Ketujuh, Nasionalisasi aset Nasional.

"Kedelapan, berikan pendidikan, kesehatan geratis bagi rakyat ditanggung penuh oleh negara," ucap Solihin.

Kesembilan, IMM mendesaka agar Pemerintah memberikan pemerataan aliran listrik murah keseluruhan plosok negeri.

Kesepuluh, menolak penghapusan pasal penodaan agama dalam peraturan perundang undangan.

"Kesebelas, IMM berkomitmen mengawal proses demokrasi yang jurdil, Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019," katanya.

Kedua belas, IMM menolak kebijakan pemerintah menaikan tarif dasar Listrik, BBM, air dan kebutuhan pokok lain nya.

Ketiga belas, IMM menolak kebijkan reklamasi di berbagai daerah yang merugikan rakyat Indonesia.

Keempat belas, IMM Meminta pemerintah memastikan setabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi rakyat menjelang Ramadhan

"Kelima belas, IMM mendorong pemerintah agar mengatur media massa secara baik, sehingga terwujud media massa yg independent, mendidik dan mencerahkan," ujar Solihin.

Keenam belas, IMM Mendorong pemerintah agar mengoptimalkan konsep ekonomi kerakyatan dan menolak Liberalisasi ekonomi
Ketujuh belas, IMM menyatakan sikap untuk menolak segala kegiatan LBGT di Indonesia karena tidak sesuai dengan Pancasila.

Kesembilan belas, IMM Meminta Pemerintah Untuk mengambil sikap terhadap konflik Laut Cina Selatan dan semenanjung Korea untuk upaya perdamaian dunia.

"Kesembilan belas, IMM menagih janji pemerintah untuk berperan penuh dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina," tandas Solihin.

Resolusi ini dirumuskan dalam Rakornas DPP IMM yang dihadiri oleh DPD IMM se-INDONESIA di Medan, Sumatera Utara. * [Bilal/Syaf/voa-islam.com]