Ustadz Bachtiar Nasir: Kekuasaan Pemerintah Semakin Represif

 

JAKARTA (voa-islam.com)--Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menilai pelaksanaan kekuasaan pemerintahan pada umumnya di bidang politik, hukum dan keamanan dirasakan semakin represif. Mengabaikan syarat kehati-hatian dan kecermatan dalam menjalankan roda pemerintahan dan penegakan hukum. 

"Di sisi lain kita menyaksikan beberapa kasus besar yang menjadi concern umat Islam salah satunya kasus dugaan penodaan agama dalam pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada acara HUT PDIP ke-44 tahun 2017 tidak pernah terdengar lagi progress-nya," kata Ketua GNPF MUI, Ustadz Bachtiar Nasir dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (6/7/2017) silam.

Menurut  Ustadz Bachtiar, kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini juga dirasakan semakin membahayakan keutuhan NKRI dengan pemberian akses yang selebar-lebarnya kepada beberapa pemegang modal tertentu yang menguasai sebagian besar tanah dan sumber-sumber ekonomi nasional. 

"Pembiaran terhadap gerakan komunisme dalam berbagai manifestasinya baik dalam bentuk pernyataan verbal maupun aksi simbolik, dan ancaman kaum separatis yang tengah bersiap mendeklarasikan negara berdasarkan etnis dan agama namun sejauh ini tidak terdengar kehadiran negara untuk mencegahnya," tegas Ustadz Bachtiar.

Sebelumnya, Ustadz Bachtiar menegaskan kriminalisasi bergelombang terhadap ulama, tokoh oposisi maupun aktivis Islam secara massif juga terus menerus terjadi melalui berbagai kasus hukum yang sarat dengan dugaan rekayasa, dengan maksud menciptakan opini negatif terhadap peran ulama, pimpinan oposisi dan aktivis Islam.

"Sedangkan di sisi lain sangat kuat dirasakan adanya perlakuan yang asimetris terhadap pihak-pihak yang melakukan aksi menyerang kehormatan, jiwa dan raga umat Islam," tuturnya.

Selanjutnya, sambung Ustadz Bahtiar, gerakan serentak, terencana dan terstruktur berupa labelling ter- hadap ulama, pimpinan oposisi dan aktivis Islam yang menjalankan dakwah amar ma’ruf nahi munkar di bidang politik sebagai pihak yang seolah-olah anti atau kurang menjaga sikap diri terhadap dasar negara Pancasila, keberagaman atau kebhinekaan, dan keutuhan NKRI

"Yang kemudian melahirkan perlawanan dari dalam masyarakat berupa labelling “muallaf Pancasila," katanya. * [Bilal/Syaf/voa-islam.com]