FKDT Tolak Permen Soal Hari Sekolah

JAKARTA (voa-islam.com), DPP Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) menolak dan menuntut pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 23/2017 Tentang Hari Sekolah.

Penolakan dan penuntutan pencabutan ini didasarkan atas berbagai pertimbangan sebagai diantaranya.

Pertama, bertentangan dengan sejumlah regulasi, seperti UU 20/2003 tentang Sisdiknas, UU No 23/2014 tentang Otonomi Daerah, PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, PP 19/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Kepres 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja.

"Dan sejumlah regulasi lainnya, termasuk Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah," kata Ketua Umum H. Lukman Hakim dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Kedua, lanjut Lukman, Permendikbud 23/2017 sangat berpotensi mematikan layanan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat yang telah hadir sebelum Indonesia ini lahir, seperti Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Pendidikan Alquran, dan lain-lain.

"Ketiga, Permendikbud 23/2017 akan mendorong tumbuh suburnya pendangkalan dan radikalisasi agama di sekolah," ujarnya.

Keempat, katanya lagi, Permendikbud 23/2017 sangat tidak aplikatif dan tidak mencerminkan karakteris pendidikan di Indonesia.

"Kelima, Kemendikbud sebaiknya lebih berkonsentrasi pada penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana sekolah serta peningkatan kompetensi guru sehingga memiliki komitmen kebangsaan yang kuat,"ungkap Lukman.

Sehubungan dengan penolakan ini, DPP FKDT meminta kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan RI untuk mencabut Permendikbud 23/2017 dan tidak menerapkannya mulai tahun ajaran 2017/2018 ini. Bila tidak FKDT mengancam akan melakukan proters massal.

"Jika tidak dilakukan pencabutan, seluruh komponen Madrasah Diniyah Takmiliyah dan stakholder pendidikan akan melakukan demonstrasi secara masif," pungkasnya. (Bilal)