Pengamat Terorisme: Pemblokiran Medsos Bukan Solusi Cegah Konten Radikal

JAKARTA (voa-islam.com), Upaya rezim Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Kominfo melakukan penutupan telegram dan sejumlah media sosial lainnya, dengan alasan mencegah penyebaran konten terorisme dinilai tidak tepat.

"Pemerintah tidak perlu berpikir naif, teknologi dan produk derivatnya pada dasarnya adalah bebas nilai, ia akan melahirkan dampak positif atau negatif tergantung usernya," Kata Direktur The Community Islamic Ideological Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya kepada voa-islam.com, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Ibaratnya gelas, lanjut Harits, medsos sebagai alat dan air itu isinya. Namun, bukan karena isi gelas itu racun, kemudian negara menghancurkan gelasnya, padahal gelas itu sudah menjadi kebutuhan dan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan warga negaranya.

"Memang betul bahwa negara punya peran dan kewajiban untuk menutup semua celah yang bisa membahayakan kehidupan warga negaranya dalam beragam aspeknya. Namun Peran negara yang harus dioptimalkan dalam hal ini adalah fungsi filtering dan kontrol bukan memberangus,"jelas Pengamat Terorisme tersebut.

Harits meyakini pemblokiran tidak akan banyak memberikan pengaruh signifikan dalam upaya mereduksi atau menghentikan penyebaran konten yang terkait terorisme, karena teknologi berkembang pesat serta selalu banyak memberikan pilihan dan alternatif lain.

Di dunia modern, sambung Harits, negara dengan aparaturnya yang bekerja di dunia cyber punya PR besar bagaimana meminimalisir dampak negatif terutama perkembangan terorisme karena sebab teknologi yang ada.

"Jika pemerintah tetap memaksa untuk memblokir aplikasi sosial media dengan beragam variannya, itu artinya lebih menunjukkan kebuntuan berpikir dan pilihannya cenderung kontraproduktif dan tidak efektif yang ada justru blunder" pungkasnya. (bilal)