Anggota DPR Persilakan Masyarakat Boikot Produk Israel

SOLO (voa-islam.com)--Blokade Masjidil Aqsha Palestina oleh Zionis Israel menuai kecaman berbagai pihak. Usulan boikot produk Israel juga mencuat sebagai kecaman atas serangan tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mempersilahkan masyarakat untuk melakukan gerakan boikot produk Israel. Menurutnya hal itu merupakan hak dan tidak bertentangan dengan hukum.

"Silakan saja kalau ada gerakan seperti itu (boikot produk Israel). Itu sifatnya hak masyarakat Indonesia sebagai empati atas penjajahan yang dilakukan Israel pada Palestina, silakan saja," ujar dia, Rabu (26/7) di Hotel Aston Solo, Jawa Tengah.

Di sisi lain, ia mengaku selalu mendesak Menteri Luar Negeri Indonesia untuk melakukan langkah-langkah strategis sebagai bentuk politik bebas aktif Indonesia yang mencita-citakan perdamaian dunia.

"Saya selalu mendesak Menteri Luar Negeri untuk melakukan langkah-langkah strategis dan meberikan dukungan konkret pada Palestina," imbuh Kharis.

Lanjutnya,  dalam komunikasi terakhir, ia mendengar Menlu telah menyampaikan dalam forum pertemuan PBB agar segera dikirim  pasukan perdamaian di Palestina. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan perhatian pada krisis kemanusiaan di Palestina.

Sementara itu, Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Ustadz Muinudinillah Basri menegaskan pembelaan terhadap Masjidil Aqsha merupakan suatu kewajiban agama. Hal ini didasarkan pada banyaknya dalil tentang kemuliaan Al Aqsha.

Menurutnya, Al Aqsha menjadi simbol kaum muslimin dan umat muslim yang berwala' (bersekutu) dengan musuh musuh Islam. Sehingga akan tampak siapa kaum muslim yang memiliki komitmen terhadap Islam dan berpihak kepada musuh Islam.

Menurutnya, segala daya dan upaya untuk melindungi Al-Aqsha dan membela kaum muslim di Palestina. Langkah diplomasi atau aksi unjuk rasa dan penggalangan dana harus dilakukan. Bahkan boikot produk Israel harus dilakukan.

"Jelas, produk Israel harus dilakukan. Ini merupakan langkah kecil yang bisa dilakukan selain mendesak pemerintah untuk melakukan upaya-upaya diplomasi,” pungkasnya. * [Aan/Syaf/voa-islam.com]