Perhimpunan Al Irsyad Ingatkan Dubes Ito Agar Beri Info Valid Soal Rohingya

JAKARTA (voa-islam.com), Ketua Umum DPP Perhimpunan Al-Irsyad, dr. Basyir Ahmad Syawie menilai peryataan sikap Presiden Joko Widodo, Minggu (3/9), terkait tragedi “Agustus Kelabu” di Rakhine, cukup melegakan ummat Islam Indonesia.

“Kami menyambut gembira pernyataan tegas presiden Jokowi yang melakukan aksi nyata. Komitmen pemerintah untuk terus membantu,  bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan Internasional, sungguh menyejukkan hati ummat Islam yang terluka,” katanya di Media Center Perhimpunan Al-Irsyad, Jakarta, Senin (4/9) pagi ini.

Namun dii lain pihak, Basyir sangat menyesalkan statemen Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi Djunisanyoto, sebagai wakil resmi pemerintah Indonesia di daerah konflik, Basyir mengingatkan agar  Ito memberi informasi yang benar. “Bukan menyalahkan masyarakat Islam Indonesia yang sedang marah, dengan menyebut ada informasi yang keliru terkait genosida muslim Rohingya,” ujar Basyir, yang juga mantan walikota Pekalongan dua periode itu,.

Bila pernyataan Ito itu dimaksudkan untuk meredakan emosi ummat Islam Indonesia, lanjut Basyir, itu kurang pada tempatnya.

Dalam pernyataannya kepada Republika, Ito menyebut isu pembakaran kampung di Rakhine di dekat Maungdaw memang ada.  “Ada rumah yang dibakar, tapi sebagian kecil saja,” ujarnya. Dubes RI di Yangoon, yang juga dikenal sebagai mantan

Kabareskrim Polri pengganti Suno Duadji ini mengatakan, ada satu kampung yang berjumlah 260-an rumah, kemudian 13 rumah yang dibakar di wilayah dekat Maungdaw. “Lokasi pembakaran itu betul-betul rumah kosong tidak ada bekas cangkir dan piring. Jadi, betul-betul rumah itu dibakar dalam keadaan kosong,” ungkapnya.

Pernyataan Dubes Ito ini sangat bertentangan dengan fakta berupa video dan foto yang menjadi viral di berbagai negara. Itu sebabnya, keterangan bohong Ito, diabaikan Presiden Jokowi. Pemimpin yang suka blusukan ini justru melaksanakan tindakan nyata dengan mengirim Menlu RI, Retno Marsudi, ke Myanmar.

Dalam pernyataan sikapnya pada Miggu (3/4) tentang Aksi Kekerasan dan Krisis Kemanusiaan di Rakhine State, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa dia dan seluruh Rakyat Indonesia menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Selain itu dia menyebut perlu sebuah aksi nyata bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman. “Pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi kisis kemanusian, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyrakat internasional,” tegasnya.

Presiden Jokowi juga menugaskan Menteri Luar Negeri  Replublik Indonesia menjalin konumikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Jenderal  PBB Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus untuk Rakhine Sate, Kofi Annan. Untuk itu Minggu sore (3/9) Menteri Luar Negeri Republik Indonesia langsung berangkat ke Myanmar, untuk meminta pemerintah Myanmar  menghentkan dan mencegah kekerasan,, serta memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar dan memberikan akses bantuan kemanusiaan.   Untuk penanganan kemanusiaan aspek konflik tersebut, Presiden Jokowi menyebut pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan.

Selain itu, pemerintah Indonesia mulai Oktober akan   membangun rumah sakit di Rakhine State.  Presiden Jokowi menyebut pemerintah telah menampung pengungsi di Indonesia dan menginstruksikan Menlu untuk memberikan bantuan terbaik berupa makanan dan obat-obatan kepada pengungsi-pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Terakhir, Presiden Jokowi menyerukan pada pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan krisis kemanusiaan. (Bilal/voa-islam)