CIIA: Sikap Pemerintah Soal Isu PKI Kontraproduktif

JAKARTA (voa-islam.com), Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya mengatakan umat Islam sering melihat sikap kontraproduktif dari penguasa dan aparatur negaranya.

Dalam isu PKI, lanjutnya, Presiden dengan tegas mengeluarkan pernyataan "gebuk". Namun, di lapangan justru komponen yang menyikapi keberadaan unsur-unsur masyarakat terindikasi berbau komunis kena gebuk.

"Alih-alih mengeliminasi keberadaan kelompok atau orang yang jelas-jelas terkait dengan komunisme yang oleh UU termaktub larangan eksistensinya, tapi malah masyarakat yang mencoba mengingatkan atas kewajiban yang diamanahkan UU melalui TAP MPR di "gebuk", kata Harits kepada voa-islam.com, Senin (18/9/2017).

Menurut Harits, bila dinilai dengan jujur, sikap pemerintah ini terlihat tidak adil bagi umat Islam. "Dan kekuasaan yang ditopang dengan sikap ketidakadilan itu sama saja menggali kubur lebih dalam. Kejatuhannya kelak lebih menyakitkan,"ungkap pengamat terorisme itu.

Harits mengingatkan pemerintah agar bersikap adil terhadap umat Islam. Sebab, adil itu lebih dekat dengan ketakwaan.

"Saya pikir pemangku kebijakan di negara ini banyak yang beragama Islam, dan tentu paham dengan pesan pentingnya adil. Karena kekuasaan dan kewenangan tersebut ada tanggungjawabnya kelak," pungkasnya.

Sekedar diketahui, ratusan massa anti-PKI menggeruduk kantor LBH Jakarta di jalan Diponegoro pada minggu malam (17/9). Kedatangan mereka dalam rangka membubarkan seminar yang dinilai mendukung perkembangan kebangkitan PKI. LBH Jakarta sendiri menolak tudingan tersebut, menegaskan bahwa tidak ada kegiatan berbau PKI di kantor mereka.

Kendati demikian, massa tetap mendesak bubarnya acara, hingga larut malam akhirnya aparat membubarkan massa dengan tindakan represif menggunakan tembakan gas airmata dan water cannon. (bilal/voa-islam)