Komisioner HAM: Panglima TNI Sebaiknya Buka Siapa Dibalik Senjata Ilegal

JAKARTA (voa-islam.com), Seperti ramai diwartakan media, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut, ada institusi di luar militer yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5000 senjata ilegal.

Hal tersebut diutarakan Jenderal Gatot pada saat acara silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9).
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komnas HAM RI Maneger Nasution mendesak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membuka institus yang mengimpor senjata tersebut.

Desakan itu didasari oleh upaya memenuhi hak publik untuk tahu (rights to know) tentang informasi yang sebenarnya.

"Sebaiknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, segera menjelaskan ke publik secara terang benderang siapa pun pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa itu," kata Maneger.

Menurutnya, sekira informasi itu benar adanya, seluruh matra TNI dan Polri harus kompak. Jangan emberi ruang bagi siapa pun untuk mengadudomba antar matra TNI dan Polri. Kalau pelaku dan aktor intelektualnya dari luar negeri, Presiden sebagai Panglima Tertinggi harus mengambil langkah diplomatik yang keras.

 "Jika pelaku dan aktor intelektualnya dari dalam negeri, Polri harus mengusut tuntas kasus itu secara profesional dan mandiri. Siapa pun pelaku dan aktor intelektualnya laik dikenakan pemidanaan dengan pemberatan," ucap Maneger.

Adapun berkaitan dengan pencatutan nama Presiden dalam kasus tersebut, Maneger mengimbau sebaiknya pihak kepresidenan segera memberi klarifikasi ke publik tentang hal ihwal yang sesungguhnya. Sehingga publik mendapat infornasi yang memadai.

"Informasi soal senjata ilegal tersebut, bagi sebagian publik telah menimbulkan syiar ketakutan publik. Publik harus diberi ketenangan dan kepastian bahwa, tidak benar suasana sekarang bernuansa seperti cuaca 1965,"jelasnya.

Maneger juga meminta publik agar tidak terprovokasi. Ia mengajak publik agar menghadirkan kepercayaan bahwa TNI mampu menjaga kedaulatan negara-bangsa.

"Dan, Polri Kita mampu menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan,"pungkasnya. (bilal/voa-islam)