JAKARTA (voa-islam.com), Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember dan Hari HAM Internasional 10 Desember, Pusdikham Uhamka (Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA) menyoroti persoalan Palestina terkini.
Pusdikham mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengakui Al-Quds (Yerussalem) sebagai Ibukota Israel dan rencana memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Keputusan kontroversial Trump ini akan menimbulkan masalah baru yang sangat pelik dan betul-betul mengancam proses perdamaian yang masih terus diupayakan PBB dan badan-badan perdamaian internasional,"kata Direktur Pusdikham Uhamka, Dr. Maneger Nasution dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu Kemarin (9/12/2017).
Untuk itu, lanjut Maneger, tindakan ini harus dihentikan agar tidak merusak capaian perdamaian yang ada. Saat ini, para pihak bersepakat mengakhiri perang dan menerima pendekatan hidup berdampingan secara damai (peaceful co-existance). Semua pihak mengakui keberadaan dua negara, Palestina dan Israel dengan perbatasan sebelum perang 1967.
"Ini dikukuhkan dalam Resolusi PBB No.242 dan 338 yang isinya mencakup kewajiban Israel meninggalkan wilayah Palestina yang direbutnya pada perang 1967,"cetusnya.
Menurut Resolusi PBB tersebut, katanya lagi, Yerusalem Timur adalah wilayah Palestina. Saat ini kota tempat komplek suci tiga agama Yahudi, Kristen dan Islam, Al-Aqsha berada, di-status quo-kan demi menjaga proses kesepakatan terus berlangsung. Tindakan sepihak Trump dan Israel ini akan meningkatkan kemarahan publik Palestina. Maka, imbuhnya, publik internasional harus bersatu menentang tindakan Israel dukungan Amerika Serikat atas nama perdamaian dan atas nama kemanusiaan.
"Negara-negara OKI harus bekerja keras menghadang rencana Israel demi hak-hak rakyat Palestina untuk merdeka, mempertahankan wilayahnya dan bebas menentukan nasib sendiri ( self determination),"tutur Maneger.
Selain itu, sambung Maneger, masyarakat muslim dimanapun harus satu suara untuk menentang rencana Israel ini demi perdamaian di tanah Palestina, kawasan Timur Tengah dan negeri mereka sendiri.
Pusdikham Uhamka mendorong pemerintah Indonesia menempuh langkah-langkah diplomatik secara sungguh-sungguh untuk mencegah tindakan Israel ini dan memperkuat dukungan terhadap Negara Palestina Merdeka yang sejati,"tegasnya.
Pusdikham Uhamka juga mendukung sikap PP Muhammadiyah yang menentang keras kebijakan Israel ini. Pusdikham Uhamka menyerukan agar ada lebih banyak lagi lembaga-lembaga civil society untuk menentang keras tindakan Israel yang merusak perdamaian dunia tersebut.
"Pusdikham Uhamka menyerukan kepada masyarakat, khususnya ummat Islam tidak terpancing oleh provokasi, agitasi dan penyebaran kebencian atas dasar agama terkait apa yang berlangsung di Palestina,"katanya. (bilal/voa-islam)