GAN: Agenda 2018, Presiden Harus Fokus Hadirkan Keadilan

JAKARTA (voa-islam.com), Gerakan Anak Negeri (GAN) meminta Presiden Joko Widodo agar fokus meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat memasuki tahun baru 2018.

"Mengawali 2018 ini, hal penting yang perlu kita ingatkan pada Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya adalah bagaimana memberikan keadilan pada seluruh rakyat Indonesia," kata Presidium Gerakan Anak Negeri (GAN), Pedri Kasman dalam keterangannya kepada voa-islam, Kamis (4/1/2018)

Alasanya karena, lanjut Pedri, sebagai presiden Jokow memimpin seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi para pendukungnya. Hal yang sama tentu berlaku pula bagi Gubernur dan Bupati Wali Kota seluruh Indonesia.

"Bagian yang paling dirasakan masyarakat secara langsung setidaknya pada sektor ekonomi dan penegakan hukum, pada sektor ekonomi betapa ketimpangan itu makin hari makin menganga,"cetusnya.

Lebih jauh, Pedri menjelaskan jurang antara kaum kaya dengan ekonomi lemah terasa makin curam. Angka statistik pertumbuhan ekonomi dengan segala variabelnya terasa tidak berimplikasi apa-apa bagi kebanyakan rakyat.

"Bagi mereka bukan angka-angka itu yang penting, tetapi bagaimana kesejahteraan itu benar-benar dirasakan. Mereka tak ingin merasakan kesejahteraan melalui pidato dan ceramah para pejabat. Mereka ingin yang konkrit,"ungkapnya.

Capaian Pemerintah Masih Lemah

Apalagi, sambung Pedri, capaian tahun 2017 pada sektor ekonomi tidak begitu menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi 2017 rata-rata di angka 5,17 persen, tidak mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian (APBNP) sebesar 5,2 persen.  Rata-rata pertumbuhan ekonomi era Jokowi masih bergerak 5,0 persen per tahun, jauh dari target RPJMN 2015-2019 sebesar 7,0 persen per tahun. Kebijakan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur belum dirasakan manfaatnya yang signifikan oleh rakyat.

"Sebaliknya, justru memperbesar hutang negara yang tentu saja akan jadi beban rakyat juga,"beber Pria yang juga Sekjen Pemuda Muhammadiyah.

Di sisi lain, Pedri melanjutkan, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat.

"Seperti kenaikan harga BBM, listrik, pajak dan biaya-biaya administrasi seperti pengurusan STNK, dan sebagainya,"ujarnya.

Selain Pedri Kasman, Presidium GAN juga diisi oleh sejumlah aktivis diantaranya, Mashuri Masyhuda dan Agung Rachmat Hidayat. (bilal/voa-islam)