Pemuda Muhammadiyah: KPK Harus Awasi Praktik Jual Beli Perahu Partai

JAKARTA (voa-islam.com), Ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi praktik politik uang jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Alasannya karena, aroma transaksi jual beli perahu partai politik mulai tercium, ia mengibaratkan bak “kentut” baunya tercium, tapi tidak mudah menelusuri wujudnya.

"Maka, agaknya Kepolisian dan KPK melalui Satgas anti politik uang harusnya bisa menelusuri, karena praktik politik uang sudah dimulai pada proses dukungan partai, berseliweran harga satu kursi yang bervariasi dimasing-masing daerah agaknya bukan pepesan kosong,"jelas Dahnil dalam keterangannya, Jakarta, Senin Kemarin (8/1/2018).

Dahnil menilai bahwa sangat naif, bila partai politik dengan ringan menyerahkan dukungan kepada calon gubernur, bupati atau walikota bukan kadernya secara gratis. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, kadernya sendiri tidak jarang diduga harus menyediakan uang perahu.

"Agaknya, KPK dan Kepolisian bisa lebih aktif, karena akar awal praktik korupsi adalah melalui proses politik seperti ini,"ujar Pendiri Madrasah Antikorupsi itu.

Katanya lagi, Demokrasi dibajak oleh politik uang, mereka-mereka yang potensial terkubur bila tidak mampu menyediakan uang perahu yang cukup.

"Maka, saya menagih KPK dan kepolisian untuk lebih aktif mengawasi praktik-praktik uang perahu ini,"tandasnya. (bilal/voa-islam)