Dua Kader Muhammadiyah Bereaksi kala Kampus STIE Ahmad Dahlan Dimasuki Oknum Polri dan TNI

JAKARTA (voa-islam.com)- Dua kader Muhammadiyah yang juga cukup aktif berbicara, Mustafa Nahrawardaya dan Dahnil Anzar Simanjuntak angkat suara terkait adanya dugaan oknum Polri dan TNI meminta data nama-nama penceramah dan isi ceramah serta nama-nama dosen. Mustafa bahkan mengapresiasi langkah kader Muhammadiyah, yang sekaligus diketahui sebagai Pimpinan di kampus Ahmad Dahlan.

“BEGINI namanya Kader @muhammadiyah sejati. Tegas dan tidak mudah menyerah. Ayo lindungi keselamatan khatib-khatib kita,” tulisnya, di akun Twitter pribadi miliknya, Sabtu (7/4/2018).

Sedangkan PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil tampaknya terganggu dengan laku oknum Polri dan TNI tersebut sampai dia mempertanyakan maksud permintaan kedua lembaga negara itu.

“Apa urusannya Polisi dan TNI masuk ke kampus dan meminta daftar nama Dosen dan Khotib Serta isi Khutbah di Kampus STIE Ahmad Dahlan? Ini apa maksudnya, Pak @jokowi panglima TNI, Pak Kapolri?” cuitnya, di akun Twitter pribadi miliknya, Sabtu (7/4/2018).

Sebelumnya, di akun kedua kader Muhammadiyah tersebut terdapat skrinsut sebuah postingan yang menggambarkan bahwa ada dugaan oknum Polri dan TNI yang masuk ke kampus. Dalam skrinsut postingan tersebut memang ada kalimat yang menerangkan bahwa dua oknum itu bertamu tetapi kemudian meminta daftar nama-nama dosen beserta alamat-alamatnya dan juga meminta nama-nama penceramah beserta isi khutbahnya. Berikut postingan lengkapnya dengan atas nama Mukhaer Pakkanna, yang di dalam postingan tersebut tidak tercantum kapan ia menulisnya, diambil dari akun Mustafa dan Dahnil:

“Sbg penanggungjawab kampus, sy tdk terima jika ada perlakuan aparat keamanan masuk ke kampus. Pertama, Pihak Binamas Polsek Jatiuwung Kota Tangerang (nama terlampir tanda contreng bertamu dan meminta agar pihak kampus menyerahkan daftar penceramah dan isi khotbah masing2 khatib. Kedua, sebelumnya pihak Babinsa Danramil Kota Tangerang (nama terlampir juga bertamu dan meminta nama2 dosen dan alamatnya. Tentu secara tegas kami tidak memberikan dan tidak menerima perlakuan itu. Pihak aparat dari kedua institusi itu pun pamit balik. Yg menjadi pertanyaan, apa urusan kedua institusi itu masuk kampus? Apa aparat itu hadir ke kampus atas perintah? Apakah Kapolri dan Panglima TNI memang punya program sweeping ke kampus? Di negara2 komunis dan otoriter lazimnya pihak aparat negara melakukan sweeping terhadap isi materi ceramah Apakah bangsa kita jelang Pemilu dan Pilpres sdh terjebak dgn gaya otoritarian? Sy bersumpah, tdk menerima perlakuan itu.”

(Robi/voa-islam.com)