PYI PYI TWA, MYANMAR (voa-islam.com)--Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bertemu State Councillor Myanmar Ms. Aung San Suu Kyi di Ibu Kota Myanmar Pyi Pyi Twa, 25 Mei 2018. Bersama sejumlah tokoh agama dunia Din Syamsuddin diterima Aung San Su Ki di kantornya, dan mereka terlibat dialog terbuka dan akrab.
Pada kesempatan itu, Din adalah Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) menyampaikan perkembangan di Myanmar, terutama di Provinsi Rakhine, menimbulkan keprihatinan kawasan Asia Tenggara dan bahkan dunia. Maka perlu diatasi secara tepat.
Menurut Din, tiada lain jalan lain untuk itu kecuali mengembangkan koeksistensi damai dan dan pengakuan kewarganegaraan bersama bagi seluruh rakyat. Untuk itu Din Syamsuddin, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI meminta ada pengakuan dan pemberian hak kewarganegaraan bagi etnik Rohingya yg kebetulan beragama Islam.
Aung San Su Ki, yang menjabat sbg State Councillor atau setingkat Perdana Menteri, memberi tanggapan dengan menyatakan bahwa Myanmar mengamalkan demokrasi dan oleh karena itu sangat menghargai hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.
Masalah di Provinsi Rakhine dan wilayah-wilayah lain di Myanmar akan dapat diselesaikan dengan semangat perdamaian dan rekonsiliasi.
Sejumlah tokoh agama dunia, antara lain Supreme Patriach Sri Langka, Supreme Patriach Kamboja, President of Risho Kosakai dari Jepang Rev. Niwano (ketiganya adalah tokoh umat Buddha dunia), Bishop Gunnar Stalsett, tokoh Kristiani Eropa, Madame Vinu Aram, tokoh umat Hindu dari India, dan Rev. Koichi Sugino, Wk Sekjen Religions for Peace Internasional dari New York, serta Din Syamsuddin, President of Asian Conference on Religions for Peace/ACRP, bersama para tokoh lintas agama Myanmar menemui Aung San Su Ki utk menyampaikan Surat Para tokoh Agama Dunia utk Bangsa Myanmar.
Surat yg dihasilkan dari Konsultasi Tingkat Tinggi selama dua hari sebelumnya di Yangon mengandung pesan dan ajakan kepada Pemerintah dan Rakyat Myanmar untuk menyelesaikan konflik bernuansa agama dan etnis di Myanmar dgn semangat kemanusiaan, perdamaian, dan rekonsiliasi.
State Concillor Aung San Suu Kyi menerima dengan senang hati surat tersebut, termasuk usulan delegasi adanya Konperensi Internasional tentang Myanmar pada Oktober 2018. Konperensi tersebut diharapkan menjadi tonggak penyelesaian masalah Myanmar secara berkeadilan.* [Syaf/voa-islam.com]