Ini Problem Keumatan Yang Akan Dibahas Ijtima Ulama

JAKARTA (voa-islam.com), Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional tidak hanya akan membahas persoalan politik. Steering Committee (SC) Ijtima Ulama sudah menyiapkan empat komisi membahas berbagai problematika umat Islam Indonesia.

"Ijtima komisi ada 4, tapi yang paling seksi dibahas terus adalah Komisi politik. Namun, ada persoalan strategis Komisi Politik yang luput dari perhatian, yaitu Ijtima ulama dibekali kriteria calon pemimpin bangsa, akan dirumuskan di Ijtima. Karena, setelah Indonesia merdeka belum pernah ada bekal kriteria yang ditawarkan ke umat,"kata Sekretaris SC, Ustadz Dani Anwar dalam konferensi pers, di Hotel Peninsula Jakarta, Jumat (27/7 /2018).

Selain Komisi Politik, lanjut Dani, ada Komisi Dakwah, Komisi Kelembagaan, dan Komisi Ekonomi yang akan membahas problem keumatan.

Menurut Dani, Komisi Dakwah akan membahas empat persoalan umat. Pertama, soal buta huruf al Quran, kaum muslimin ternyata bari 40 persen yang melek huruf Al Quran. Selebihnya, 60 persen masih buta huruf al Quran.

"Ada keputusan nanti membuat Gerakan Nasional Pemberantasan buta huruf Al Quran," tukasnya.

Kedua, lanjut Dani, Komisi dakwah akan membahas pembentukan Gerakan Nasional Sholat subuh berjamaah. Ijtima Ulama ingin memakmurkan masjid dengan membuat shalat subuh seramai shalat Jumat. "Kalau shalat Zhuhur mungkin sibuk kerja tidak bisa berjamaah di masjid, kalau shalat Maghrib mungkin baru pukang kerja, juga tidak bisa berjamaah di masjid, taoi kalau shalat Subuh itu pas bangun tidur, jadi tidak ada alasan tidak shalat di masjid," ungkapnya.

Ketiga, katanya lagi, komisi dakwah menyoroti penurunan populasi kaum Muslimin di Indonesia. Saat ini, ujar Dani, jumlah umat Islam hanya 80 persen turun dari sensu sebelumnya yaitu 90 persen seusai kemerdekaan Indonesia.

"Setelah 72 tahun merdeka, ternyata umat Islam turun menjadi 80 persen, jadi kita akan mencoba menghadapi pemurtadan,"tegasnya.

Sementara itu, Komisi Kelembagaan akan mendorong pembentukan struktur lembaga secara nasional. Akan dibentuk perwakilan Ijtima ulama dan dibangun zona-zona wilayah garapan.

"Kita bisa melahirkan forum nantinya, setiap provinsi diwakili 2 orang ulama atau tokoh yang berhimpun disebuah kelembagaan,"katanya.

Adapun Komisi Ekonomi, mencoba membangkitjan ekonomi kaum muslimin yang sangat terpuruk. Diharapkan dalam Ijtima akan melahirkan sebuah komite ekonomi, khususnya yang memperbaiki pelaksanaan aturan dan gerai-gerai Koperasi Syariah (KS) 212.

"Nanti kembali kita rapihkan, karena KS 212 dibentuk oleh GNPF-Ulama dan banyak dana kaum muslimin. Kita tidak mau aset umat tidak jelas, kita tidak mau terulang dalam kasus lain. Kita akan diskusikan dengan Ichsanudin Noorsy dan Syafii Antonio," tandas Dani.

Diketahui, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) akan menggelar ljtima' Ulama dan Tokoh Nasional. Acara akan diselenggarakan pada 27-29 Juli 2018. Pembukaan acara diagendakan pada Jumat Malam 27 Juli 2018. (bil/voa-islam)