JAKARTA (voa-islam.com), Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) secara resmi ditutup pada Sabtu malam, 28 Juli 2018. Penutupan dilakukan setelah dilakukan rapat pleno yang dipimpin oleh KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i.
Peserta Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional sepakat untuk merekomendasikan sejunlah nama untuk Kepemimpinan Nasional.
"Kita merekomendasikan Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto – Al Habib Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri dan Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto - Ust. Abdul Somad Batubara, Lc., MA sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk didaftarkan ke KPU oleh Partai Koalisi Keumatan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019," kata Yusuf.
Menurut Yusuf, nana Ustadz Abdul Somad LC, MA (UAS) muncul dalam rekomendasi, sebab ketokohan dan popularitasnya dibutuhkan untuk mendampingi Calon Presiden yang akan diusung.
"Keulamaan, ketokohan, dan popularitas (UAS) masih diperlukan untuk pencalonan Presiden kita,"ujarnya.
Keputusan terkait kepemimpinan nasional mengikat seluruh peserta ijtima untuk memberikan dukungan kepada calon presiden yang direkomendasikan, selain itu Ijtima juga mewajibkan peserta ijtima untuk menyosialisasikan hasil rekomendasi ini ke seluruh umat Islam Indonesia.
"Dan menyatakan mandat kepada Ketua Dewan Pembina GNPF Ulama Habib Rizieq Syihab untuk mengambil keputusan atas dinamina yang berkembang dalam proses pemilihan presiden 2019,"kata Yusuf.
Diketahui sebelum rapat pleno, peserta Ijtima dibagi menjadi empat komisi. Komisi Politik, Komisi Ekonomi, Komisi Dakwah dan Komisi Lembaga dan Organisasi.
"Komisi Politik berhasil merumuskan kritera ideal calon pemimpin dan pejabat publik yang akan dipilih oleh umat Islam,"kata Ketua GNPF-Ulama, Ustadz Yusuf Muhammad dalam konferensi pers penutupan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional, Ahad (29/7/2018).
Pejabat publik yang dimaksud adalah pejabat penyelanggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif, auxlary body) presiden/wapres, gubernur/wagub, bupati/wabup, walikota/wakil walikota, anggota DPR/DPRD dan pimpinan atau anggota lembaga negara lainnya.
Sementara itu, Komisi Dakwah menghasilkan tiga program dakwah khusus, yakni Gerakan Indonesia Shalat Subuh Berjamaah (GISS), Gerakan Anti Pemurtadan dan Pemberantasan Aliran Sesat.
"Komisi lembaga dan organisasi menghasilkan keputusan untuk membentuk membentuk Badan Pekerja MPUI-I (Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia),"terang Yusuf.
Adapun Komisi Ekonomi, menghasilkan delapan keputusan sebagaimana terlampir.
Ijtima diikuti oleh 600 ulama dan tokoh nasional dari seluruh provinsi di Indonesia. Dibuka oleh Ketua Dewan Pembina GNPF Ulama Habib Muhammad Rizieq Syihab pada Jumat malam, 27 Juli 2018.
Hadir dalam pembukaan sejumlah ulama tokoh nasional dan lima pimpinan partai politik, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS M. Sohibul Iman, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (Tommy Suharto). (bil/voa-islam)