Ketua STDI Jember Sebut Aksi Kelompok Topi Bangsa Sangat Politis

JEMBER (voa-islam.com) - Ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islam Imam Syafi'i (STDI) ustaz Muhammad Arifin Badri angsung angkat bicara terkait aksi yang dilakukan ratusan massa dari beberapa elemen ormas Islam, Banser, dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok Topi Bangsa (Tolak Penjajah Ideologi Bangsa). Menurutnya aksi kelompok Topi Bangsa menyudutkan pihak STDI, karena itu semua adalah fitnah besar.

"Itu fitnah besar, pemutarbalikan fakta, kami punya bukti tangkal tudingan itu," ujar ustaz lulusan Universitas Madinah ini saat memberikan klarifikasi di kampus STDI, Sabtu kemarin (4/8/2018), seperti dikuti dari Tribun Surabaya.

Muhammad Arifin mencium adanya aroma politis atas latarbelakang dilakukannya demo kemarin. Pihaknya bersikeras bahwa semua tuduhan tidak benar dan hanya pembodohan belaka.

"Kami dari pihak STDI merasa aksi yang dilakukan Topi Bangsa kemarin sangat bernuansa politis. Sudah jelas kami sudah memaparkan bukti melalui diskusi formal dengan pihak bakesbangpol dan kemenag," tegas ketua sekolah yang berada di Gladak Pakem Jember itu.

Arifin menuturkan bahwa pihaknya sangat menghargai perbedaan dan keyakinan yang dianut masyarakat.

"Kami menghargai perbedaan, kalau ada tahlilan kita turut menghormati itu sudah terserah keyakinan yang bersangkutan," pungkasnya.

Sebelumnya dilaporkan bahwa elemen masyarakat yang menamakan dirinya Topi Bangsa menggelar aksi demonstrasi menolak keberadaan STDI (Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah) karena dinilai mengganggu masyarakat muslim khususnya Nahdlatul Ulama. Ratusan masa berorasi didepan gedung pemkab Jember, pada Jumat (3/8/2018).

"Kami menuntut pemerintah dalam hal ini untuk membekukan sementara lembaga STDI, masyarakat resah mereka ini mengajarkan sesuatu yang tidak relevan dengan kurikulum di bangsa kita, saya tidak pernah tau sebelumnya bahwa ada sekolah yang menyebut kyai disamakan dengan dukun, ya STDI ini," terang Gus Baiquni pengasuh majelis sholawat Alghofilin selaku penanggung jawab aksi.

Aksi penolakan keberadaan STDI untuk akhirnya dibekukan, menurut Gus Baiquni wajar dilakukan.

"Ini wajar dilakukan , karena ini sudah mencederai pancasila bangsa kita, saya tidak terima kyai dikatakan seperti dukun," tambah Baiquni.

Gus Baiqun khawatir jika tidak segera ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah, maka masalah ini akan menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Karena dapat memecah belah umat.

Menurut Gus Baiquni, selama ini dirinya bersama sejumlah tokoh agama sudah berupaya meredam aksi massa, sambil menunggu kebijakan Pemerintah Daerah. Namun sayangnya sampai hari ini dirinya sama sekali belum melihat, upaya Pemerintah Daerah untuk meredam konflik.

"Kami menolak keras STDI, kami akan menyerahkan bukti-bukti yang ada kepada pemerintah, mereka STDI harus mengklarifikasi hal itu karena demi persatuan umat," pungkas Gus Baiquni.[fq/voa-islam.com]