Pertemuan MUI dan Menkes RI Hasilkan Kesepakatan Soal Vaksin MR

JAKARTA (voa-islam.com), Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) melaksanakan silaturrahim dan pertemuan dengan Pimpinan MUI untuk konsultasi keagamaan dan permohonan fatwa tentang imunisasi MR yang diprogramkan Pemerintah.

Pertemuan dilaksanakan pada Jumat lalu (3/8/2018) selepas shalat Jumat, di lantai 2 Kantor MUI Jl. Proklamasi Jakarta mulai pukul 13.15 - 14.45 WIB.

"Pertemuan ini merupakan inisiasi kedua belah pihak,  sbg komitmen untuk menjamin kesehatan masyarakat dan menjamin hak beragama. Kemenkes mengajukan surat permohonan konsultasi keagamaan tanggal 24 Juli 2018, dan MUI bersurat kepada Menkes pada 25 Juli 2018," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, dalam keterangannya, Jakarta,  (3/8/2018).

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Niam, hadir dari MUI Ketua Umum MUI KH. Ma'ruf Amin, Wakil ketua umum,  beberpa ketua dan wakil sekjen MUI,  Direktur dan beberapa wakil direktur LPPOM MUI, serta Sekretaris, bbrpa wakil sekretaris dan anggota Komisi Fatwa. Sementara dari Kemenkes,  hadir Menkes Ibu Nila Muluk,  Dirjen P2P,  Staf Ahli,  serta Dirut PT. Biofarma selaku importir vaksin MR yang digunakan untuk program imunisasi MR. Rapat dipandu oleh Direktur LPPOM dan diberikan arahan langsung Ketua Umum MUI.

"Dalam pertemuan tersebut,  MUI,  sesuai Fatwa Nomor 4/2016 menjelaskan: (i) Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. (ii) Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci,"jelas Niam.

Kemudian, (iii) Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram. (iv) Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan
kecuali:

a. digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat;
b. belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan
c. adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

Dalam forum tersebut, sambung Niam, dijelaskan mengenai permasalahan yang muncul untuk memperoleh jalan keluar, di antaranya:

a. Produk vaksin MR belum dimohonkan sertifikasi halal, sehingga belum ada pemeriksaan. Dg demikian tidak bisa dikatakan bahwa vaksin yg diproduksi Serum Institut of India (SII) tersebut halal atau haram. Kemenkes berkomitmen untuk memperhatikan aspek keagamaan dalam pelaksanaan imunisasi MR dg konsultasi dan peemhonan fatwa.

b.  Adanya keresahan masyarakat mengenai kesimpangsiuran informasi tentang kehalalan perlu segera direspon secara bijak dan agar ada kepastian serta ada panduan keagamaan yang tepat.

5. Beberapa kesepakatan yang menjadi hasil pertemuan adalah:

a. Menkes dan Dirut PT Biofarma sbg importir vaksin MR produksi SII berkomitmen untuk segera mengajukan sertifikasi halal atas produk vaksin MR dan permohonan fatwa tentang pelaksanaan imunisasi MR.

b. Menkes RI atas nama negara mengirim surat ke SII untuk memberikan dokumen terkait bahan-bahan produksi vaksin dan akses untuk auditing guna pemeriksaan halal.

c. Komisi Fatwa, atas permintaan Kemkes akan segera membahas n menetapkan fatwa ttg imunisasi MR dengan menggunakan vaksin MR produk SII dalam waktu secepatnya.

"D. Menkes RI menunda pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat muslim sampai ada kejelasan hasil pemeriksaan dari produsen dan ditetapkan fatwa MUI. Sementara untuk masyarakat yang tidak memiliki keterikatan tentang kehalalan/kebolehan secara syar'i,  tetap dilaksanakan," tandasnya. (bil/voa-islam)