JAKARTA (voa-islam.com)--Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta kepada setiap paslon capres dan cawapres untuk menghindari penggunaan isu khilafah. Pernyataan Din ini menanggapi isu yang berkembang bahwa pilpres 2019 pertarungan ideologi Pancasila versus khilafah.
“Sebaiknya kedua kubu Paslon Presiden-Wapres menghindari penggunaan isu keagamaan, seperti penyebutan khilafah, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan),” kata Din dalam keterangan tertulis yang diterima Voa Islam baru-baru ini.
Din menekankan walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam al-Quran adalah ajaran Islam yang mulia. Mempertentangakn khilafah dengan Pancasila disebut Din sebagai upaya membuka luka lama.
“Mempertentangkan khilafah dgn Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan Negara Islam dengan Negara Pancasila, yang sesungguh sudah lama selesai dengan penegasan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian). Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam,” ungkap Din.
Din menilai, melabelisasi satu kelompok dengan sebutan anti-Pancasil bagi kehidupan berbangsa. “Menisbatkan sesuatu yang dianggap Anti Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya dan dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa,” terang Din.
Din mengimbau agar masyarakat tak terprovokasi dengan isu-isu pertentangan Pancasila versus khilafah. “Mengimbau segenap keluarga bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi penciptaan Pemilu/Pilpres damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban,” ujar Din.* [Syaf/voa-islam.com]