Soal Rencana Afirmasi Syiah-Ahmadiyah, Buya Gusrizal Minta Menag Hargai Keputusan MUI

 

Kalau keinginan saudara ingin mewujudkan kebersamaan, pernyataan saudara tersebut malah akan berakibat sebaliknya karena ulama tak akan diam dengan penyesatan yang terjadi di tengah umat,” ujar Buya Gusrizal.

PADANG (voa-islam.com)—Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat Buya Gusrizal Gazahar Dt. Palimo Basa menanggapi rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah.

“Presiden telah menggunakan haknya untuk mendudukkan saudara sebagai Menag namun itu bukan berarti saudara sekaligus menjadi penentu keabshahan ajaran suatu agama,” ungkap Buya Gusrizal dilansir muisumbar.or.id, Kamis (24/12/2020).

Menurut Buya Gusriza, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Namun tidaklah berarti berhak juga untuk merusak ajaran agama. “Negara harus hadir melindungi ajaran agama itu sendiri dari berbagai penyesatan,” tegas Buya Gusrizal.

Dikatakan Buya Gusrizal, soal aliran Syiah dan Ahmadiyah ini, MUI telah mengeluarkan ketetapan sikap.

“Pernyataan saudara Menag tentang afirmasi kaum Syiah dan Ahmadiyah sebagaimana tersebar dalam berbagai media online, bukanlah suatu sikap yang bijak dan adil bila mengabaikan sikap yang telah dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia,” terang Buya Gusrizal.

Buya Gusrizal kembali mengingatkan kepada Menag agar menghargai keputusan MUI terkait aliran agama tertentu. “Kalau keinginan saudara ingin mewujudkan kebersamaan, pernyataan saudara tersebut malah akan berakibat sebaliknya karena ulama tak akan diam dengan penyesatan yang terjadi di tengah umat,” ujar Buya Gusrizal.

Diakhir pernyataannya, Buya Gusrizal menyitir ungkapan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

“Sebagai penutup, dengan mengambil petunjuk ungkapan Umar ra, bahwa penguasa menjadi bala (ujian) bagi rakyat dan rakyat adalah ujian bagi penguasa, kami berdoa semoga kita semua lolos dari ujian berat ini,” kata Buya Gusrizal.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Agama yang baru saja dilantik Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.

Menag Yaqut mengatakan, Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada. “Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi,” ujar Gus Yaqut dilansir Antara, Kamis (24/12/2020).

Pernyataan Ketua Umum GP Ansor ini menanggapi permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi urusan minoritas.

Permintaan ini disampaikan Azyumardi pada forum Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Selasa (15/12/2020) secara online

Menag mengaku tidak mau ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka disebabkan perbedaan keyakinan. “Mereka warga negara yang harus dilindungi,” ujar Gus Yaqut.*[Syaf/voa-islam.com]