Waketum Persis Sarankan Yaqut Ambil Ibrah dari Menag Sebelumnya

JAKARTA (voa-islam.com)--Satu pekan berjalan, kelima menteri yang ditunjuk langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai 'tancap gas' melanjutkan program yang dicanangkan Menteri sebelumnya. Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Ustaz Jeje Zaenudin berharap kelima menteri tersebut dapat melakukan akselerasi dan terobosan untuk kemajuan pembangunan.

"Dalam kondisi sulit seperti ini, tentu yang diharapkan adalah figur-figur yang siap bekerja keras dan siap berkontribusi maksimal untuk mengatasi pandemi, bagaimana dalam beberapa tahun ke depan bisa me-recovery keterpurukan, terutama di bidang ekonomi," kata Ustaz Jeje di Jakarta, Rabu (30/12).

Lebih lanjut, Ustaz Jeje menyoroti lingkup keagamaan di bawah Menteri Agama, Yaqut Choulil Qomas. Dia menyarankan agar Menag Yaqut dapat mengambil ibrah dari menteri-menteri agama sebelumnya, di mana dengan mengeluarkan pernyataan yang kurang tepat akhirnya menimbulkan kegaduhan dan dari kegaduhan tersebut menimbulkan peluang merajalelanya hoaks serta berita tidak benar.

"Ketika hoaks sudah merajalela, akhirnya masyarakat jadi terbelah. Padahal di antara tugas Kementerian Agama adalah membangun kedamaian agama, kerukunan agama, dan ketentraman agama, baik inter maupun intra agama, bukan malah sebaliknya menimbulkan keresahan, kegaduhan, dan potensi keterbelahan," ujarnya.

Ketua MUI Bidang Seni, Budaya, dan Peradaban Islam ini mengatakan, kalaupun ada kebijakan dan terobosan Kemenag yang bagus, bernas, dan progresif namun belum tentu dipahami secara baik oleh seluruh komponen masyarakat. Apalagi terkait agama yang memiliki banyak sudut pandang dari masing-masing penganut agama.

Maka kuncinya adalah dikomunikasikan dengan matang dan baik oleh seluruh stake holder. Termasuk di internal pemerintah sendiri, mitra kerja di legislatif, dan juga partner Kemenag di masyarakat, dalam hal ini para alim ulama, lembaga keagamaan, dan Ormas.

"Setelah mendapatkan masukan yang tepat, jelas, dan komprehensif, baru bisa digulirkan wacana atau isu itu ke masyarakat. Sehingga bisa menutup pintu untuk terjadinya miss leading, pemberitaan yang salah, dan menghindari upaya framing isu atau opini tertentu yang merugikan masyarakat," ujarnya.

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam (STAIPI) Jakarta ini yakin, apabila hal ini ditempuh, maka kerja-kerja Kemenag akan berjalan baik. Jikapun nanti ada kebijakan kontroversial dan polemik antara Kemenag dengan lembaga keagamaan atau DPR, maka sebaiknya tidak dipaksakan dulu.

"Tetapi dipending dulu agar tidak menyalahi akidah, paradigma, dan persepsi masyarakat beragama. Sehingga kerukunan, ketentraman, dan kenyamanan umat beragama dapat terpelihara dengan baik," katanya.* [Zuh/Syaf/voa-islam.com]