JAKARTA (voa-islam.com)--Palestina terus bergejolak, dunia terus berupaya memberikan solusi. Salah satu upaya solusi mengatasi krisis Palestina adalah dengan mendirikan Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina (KKIPP).
KKIPP didirikan oleh berbagai elemen aktifis kemanusiaan pada Rabu (19/5/2021) di Menara 165, Jakarta Selatan. Melalui KKIPP, berbagai elemen umat disatukan. Mulai dari tokoh masyarakat, ulama, komunitas, entitas pemerintah, hingga berbagai lembaga swadaya masyarakat, bergerak untuk memperjuangkan hak-hak warga Palestina dan membebaskan mereka dari belenggu rentetan masalah kemanusian.
Ketua Dewan Pembina KKIPP Ahyudin mengatakan, KKIPP didirikan atas inisiasi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Ia menyebutkan, Palestina belum bisa dibebaskan karena umat Islam belum bersatu.
“73 tahun Palestina hakikatnya menjadi pemersatu umat Islam sedunia. 73 tahun Palestina dalam belenggu Israel. Dalam waktu itu pula, umat Islam belum mampu bersatu. Syarat kemenangan adalah bersatu,” ungkap Ahyudin saat memberi sambutan.
Ahyudin melanjutkan, saat ini masyarakat dunia bersemangat melakukan aksi penentangan terhadap penjajahan Israel. Hampir dua per tiga dunia tengah melakukan demonstrasi menunjukkan pembelaan kepada Palestina.
“Ini merupakan modal besar yang jika dikelola, dimenej dengan baik akan mengenyahkan penjajahan atas Palestina,” kata Ahyudin.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KKIPP Aulia Ikhsan Fahdiat menerangkan bahwa KKIPP merupakan wadah perjuangan bagi berbagai elemen masyarakat dan beragam entitas untuk memperjuangkan kebebasan Palestina dengan langkah-langkah yang sistematis dan terorganisir.
"KKIPP bertekad mengajak seluruh kekuatan masyarakat, komunitas, NGO, dan yang lainnya baik di dalam maupun di global, mari kita wujudkan kemerdekaan Palestina," pungkas Ikhsan.
Sekretaris Jenderal KKIPP Ardiansyah juga menyatakan KKIPP akan melakukan aksi dalam berbagai bidang untuk menyejahterakan warga Palestina, sekaligus membebaskan mereka dari jeratan Zionis Israel. Aksi ekonomi, medis, pendidikan, hingga diplomasi, menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang diagendakan.
"Bersama-sama, kita akan mengorganisir dan mengelola setiap kekuatan elemen civil society untuk membebaskan rakyat Palestina dari kelaparan, memastikan mereka mendapat pelayanan kesehatan baik yang bersifat darurat maupun reguler, memastikan mereka dan keluarganya mendapat kehidupan dan pendidikan yang layak, serta juga memastikan bahwa kemerdekaan rakyat Palestina bisa diwujudkan secara de facto dan de jure," tegas Ardiansyah.* [Syaf/voa-islam.com