Muktamar IV Wahdah Islamiyah Hasilkan Rekomendasi, Salah Satunya Soal Presidential Threshold

JAKARTA (voa-islam.com)—Muktamar IV Wahdah Islamiyah baru saja berakhir. Forum yang digelar full virtual ini menghasilkan beberapa keputusan di berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, dakwah, keluarga, maupun ekonomi.

Ketua Umum Wahdah Islamiyah Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin mengatakan pada bidang ekonomi diluncurkan toko digital WI Niaga. WI Niaga diluncurkan untuk mempermudah umat dalam bermuamalah.

“WI Niaga ini merupakan marketplace pertama yang dimiliki ormas,” kata Ustaz Zaitun saat konferensi pers secara virtual, Kamis (23/12/2021).

Selain itu, diluncurkan pula program ‘Satu Rumah Satu Pengusaha’. Program ini, jelas Ustaz Zaitun, langsung diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Kemudian, Muktamar IV Wahdah Islamiyah menghasilkan rekomendasi ekternal. Pertama tentang presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

"Rekomendasinya meminta pemerintah dan DPR mengoreksi PT 20% dikembalikan menjadi 0% agar memberikan peluang calon-calon pemimpin untuk ikut berkontribusi," ujar Ustaz Zaitun.

Hal tersebut, kata Ustaz Zaitun, juga demi terciptanya iklim perpolitikan yang lebih baik. Menurutnya, PT 20% ini tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, dan para pakar menyatakan ini tidak perlu dipertahankan karena sudah tidak rasional.

"Mudah-mudahan dengan rekomendasi itu bisa direspon demi kemaslahatan bangsa," harap Ustaz Zaitun yang kembali terpilih pada forum Muktamar IV sebagai Ketua Umum Wahdah Islamiyah periode 2021-2026.

Rekomendasi kedua meminta pemerintah menyelesaikan masalah karantina. Ustaz Zaitun mengatakan banyak kasus pendatang dari luar negeri belum teratasi masalah karantina.

"Ini harus diselesaikan sesuai protokol kesehatan, dan tidak boleh ada ketidakadilan seperti kasus pejabat yang boleh karantina di rumah. Sementara TKI yang baru pulang harus melakukan karantina dengan biaya mahal," ungkap dia.

Rekomendasi ketiga tentang dukungan untuk Palestina dan Al Aqsha yang merdeka serta mendukung dan mendorong pemerintah Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar agar berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Kemudian rekomendasi keempat mendorong dan meminta pemerintah untuk mengoreksi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) secara mendasar karena bertentangan dengan Agama, Pancasila dan budaya di Indonesia.

Untuk diketahui, Muktamar IV Wahdah Islamiyah digelar pada 19-22 Desember 2021. Grand Opening Muktamar dihadiri oleh 130 ribu peserta secara virtual. Muktamar dibuka oleh Wakil Presiden Maruf Amin dan hadir pula sejumlah pejabat seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan lain sebagainya.*[Ril/voa-islam.com]