Menlu Retno Marsudi Sesalkan Tak Ada Desakan Gencatan Senjata Dalam Resolusi DK PBB

JAKARTA (voa-islam.com) - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengaku menyesalkan tidak ada desakan gencatan senjata di dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang disahkan pada 22 Desember 2023.

Padahal, menurut Retno, gencatan senjata merupakan salah satu elemen penting yang diperlukan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung di Gaza.

“Kita lihat apakah resolusi ini dapat membuat perbedaan atau perbaikan di lapangan,” katanya dalam temu media di Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Retno menyatakan bahwa Indonesia bersama negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan terus berupaya mengatasi situasi yang sedang berlangsung di Gaza.

Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi yang menuntut semua pihak melakukan “langkah-langkah mendesak” untuk membuka akses kemanusiaan yang lebih luas, aman, dan tanpa hambatan ke Gaza.

Setelah negosiasi yang alot dan beberapa kali ditunda, resolusi yang diajukan oleh Uni Emirat Arab itu disahkan setelah didukung 13 negara, 0 menolak, sedangkan Amerika Serikat dan Rusia yang sama-sama anggota tetap DK PBB memilih abstain.

Resolusi tersebut juga menuntut pihak-pihak berkonflik mengizinkan dan membuka semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk pintu-pintu perbatasan, guna memastikan staf kemanusiaan dan bantuan tersalurkan kepada warga sipil yang membutuhkan.

Namun, banyak pihak yang menilai resolusi tersebut tidaklah cukup karena tidak menyerukan gencatan senjata, yang merupakan langkah utama yang dapat melindungi kehidupan warga sipil secara berkelanjutan dan memungkinkan bantuan tersalurkan kepada semua yang membutuhkan.

Pengiriman bantuan ke Jalur Gaza selama ini terhambat karena Israel memberlakukan pemeriksaan keamanan terhadap truk-truk bantuan yang akan memasuki wilayah kantong Palestina yang terkepung itu.

PBB pada Selasa (26/12/2023) telah mengumumkan penunjukan Sigrid Kaag sebagai koordinator kemanusiaan untuk Gaza, yang bakal bertugas untuk memfasilitasi, mengoordinasikan, memantau, dan mengecek pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Menteri Keuangan Belanda itu juga akan membentuk mekanisme PBB untuk mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui negara-negara yang bukan pihak dalam konflik tersebut. (ANT)