JAKARTA (voa-islam.com) - Ketua MUI Bidang Infokom KH Masduki Baidlowi mengimbau kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam berkomunikasi dan membuat kebijakan publik.

 

Hal ini dia sampaikan menanggapi kasus Bupati Pati Sudewo yang berakhir pada aksi massa beberapa waktu lalu.

 

Ulama yang akrab disapa Kiai Masduki ini menambahkan, kasus Bupati Pati Sudewo harus menjadi pelajaran bagi seluruh pemimpin di Indonesia.

 

Menurut dia, pelajaran tersebut yakni cara berkomunikasi yang baik antara pemimpin dan rakyat. Dia mengatakan, komunikasi pemimpin tidak boleh sampai menimbulkan kesan arogan kepada rakyat.

 

"Pemimpin harus memiliki cara komunikasi yang baik kepada rakyat agar jangan sampai memberikan kesan yang arogan. Karena kesan arogan kepada rakyat sangat-sangat berbahaya," kata Kiai Masduki kepada laman resmi MUI, Sabtu (16/8/2025).

 

Kiai Masduki mengingatkan, kesan arogan pemimpin kepada rakyat bisa menimbulkan ketidakpuasan rakyat yang diibaratkan dapat membakar rumput kering, sehingga bisa menjalar kemana-mana.

 

"Mengapa? Karena rakyat di bawah itu sedang sengsara secara ekonomi. Jadi rakyat itu saat ini sedang banyak masalah. Oleh karena itu, pimpinan terutama bupati, wali kota, dan lain-lain harus berkomunikasi yang baik dengan rakyat," kata Kiai Masduki.

 

Kiai Masduki mengingatkan, setelah dipilih oleh rakyat, peminpin harus membangun komunikasi yang baik, transparan, jujur, mudah dipahami, dan menyenangkan kepada rakyat.

 

Selain itu, Kiai Masduki menilai, kondisi ekonomi rakyat di bawah yang sedang parah itu diperparah dengan rencana kenaikan pajak yang tinggi sehingga, rencana itu semakin memberatkan kondisi masyarakat.

 

Kiai Masduki menjelaskan, rencana kenaikan pajak yang besar tersebut bisa mengingatkan rakyat terhadap kondisi bangsa yang ketika itu dijajah oleh Belanda. Penjajah ketika itu menarik pajak tinggi kepada rakyat.

 

Kiai Masduki mengimbau agar rencana kenaikan pajak yang tinggi kepada masyarakat tidak dilakukan, karena bisa semakin memberatkan kondisi ekonomi, khususnya bagi masyarakat bawah.

 

"Dua hal ini menjadi pelajaran penting bagaimana cara strategi komunikasi pemimpin yang baik kepada rakyat. Kemudian menarik pajak kepada rakyat yang terlalu tinggi, kalau seperti itu bisa menimbulkan masalah dik emudian hari," tegasnya.

 

Kiai Masduki mengingatkan kasus Bupati Pati harus menjadi pelajaran bagi seluruh pemimpin agar kasus tersebut tidak menjalar ke daerah-daerah lain, terutama dalam konteks komunikasi yang terkesan arogan dan rencana kenaikan pajak yang tinggi.

 

Juru Bicara Wakil Presiden ke-13 RI ini menekankan agar para pemimpin dapat menjaga komunikasinya dengan baik kepada rakyat. Menurutnya, apabila pemimpin dapat berkomunikasi dengan baik kepada rakyat, maka dapat menghindari masalah yang besar.

 

Kiai Masduki mengingatkan agar pemerintah dapat menghindari persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan penolakan dan permasalahan kepada rakyat.

 

Dia mengingatkan pentingnya komunikasi dengan cara-cara yang baik kepada masyarakat agar komunikasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

 

Kiai Masduki mendorong pemerintah untuk senantiasa berkomunikasi dengan baik, humanis dan terus terang kepada rakyat terkait penjajakan kebijakan yang akan diberlakukan.

 

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan survei maupun berkomunikasi langsung kepada rakyat agar setiap kebijakan yang akan diberlakukan bisa diterima oleh rakyat.

 

"Kalau penjajakannya tidak bisa diterima oleh rakyat, maka jangan diteruskan. Harus didahului dengan berkomunikasi dan bersosialisasi kepada rakyat terhadap berbagai kebijakan. Menurut saya itu hal yang sangat penting," tegasnya.

 

Kiai Masduki menekankan, hasil komunikasi tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan apakah kebijakan tersebut bisa diberlakukan atau tidak.

 

Dia menegaskan, aspirasi rakyat sangat penting untuk didengar agar menjadi bahan pertimbangan disetiap kebijakan yang akan diberlakukan.

 

"Aspirasi rakyat dengan berbagai cara itu sangat penting untuk mengetahui kemauan rakyat seperti apa. Kemudian, rencana pemimpin itu seperti apa. Sehingga komunikasi itu bisa menjadi wadah untuk mencari titik temu," ujarnya.

 

Dia mengingatkan, dalam kaidah fikih, tugas pemimpin yang utama adalah mensejahterakan rakyatnya, sehingga, kalau menaikan pajak yang tinggi, bertentangan dengan kaidah dan tugas pokok kepemimpinan.

 

"Kepemimpinan di wilayah itu mensejahterakan rakyat. Jadi ukuran keberhasilan kepemimpinan itu, apakah mampu mensejahterakan rakyat?," ungkapnya.

 

Kiai Masduki mengingatkan apabila pemimpin belum bisa mensejahterakan rakyat, kemudiaan menaikkan pajak tinggi, maka pemimpin tersebut bertentangan dengan dasar-dasar kepemimpinan dalam agama.

 

"Karena dalam dasar-dasar tujuan beragama ada hak dasar mengenai kesejahteraan rakyat yang disebut hifdz al-mal yang menjaga kesejahteraan rakyat yang tertuang dalam maqhasid syariah, salah satunya bagaimana rakyat kesejahteraannya terjaga," tutupnya. (MUID)