TNI Siap Masuk Gaza: Indonesia Tinggal Tunggu ‘Lampu Hijau’ PBB dan Komando Presiden

JAKARTA (voa-islam.com) - Sinyal kuat kehadiran Indonesia dalam misi perdamaian Gaza semakin terang setelah Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan kesiapan TNI untuk terjun ke wilayah konflik tersebut. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Kolonel (Arm) Rico Sirait, menegaskan bahwa Indonesia hanya menunggu lampu hijau penuh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta keputusan final dari Presiden.

"Pemerintah Indonesia pada prinsipnya bersikap siap berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman panjang dalam misi perdamaian. Namun seluruh keputusan tetap berada pada arahan presiden," kata Rico saat dikonfirmasi kantor berita ANTARA di Morowali, Rabu (19/11/2025).

Di balik kesiapan tersebut, TNI kini mulai mematangkan berbagai elemen penting yang akan menjadi tulang punggung misi. Persiapan pasukan hingga kebutuhan logistik diarahkan untuk menghadapi skenario paling kompleks yang mungkin terjadi di Gaza. Meski demikian, kerangka operasi belum dikunci.

TNI bersama Kemhan masih menunggu arahan strategis untuk menentukan skema pemberangkatan, komposisi pasukan, hingga waktu keberangkatan.

"Seluruh mekanisme dan perencanaan sementara masih berada pada tahap pembahasan internal Kemhan dan TNI, menunggu keputusan Presiden mengenai waktu, bentuk kontribusi, serta skema keterlibatan Indonesia," jelas Rico.

Pada Senin (17/11/2025) Dewan Keamanan PBB resmi mengadopsi resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk membentuk International Stabilization Force (ISF) di Jalur Gaza. Pasukan ini akan menjadi garda utama dalam stabilisasi wilayah pascakonflik.

Menurut resolusi tersebut, ISF akan bekerja sama langsung dengan Israel dan Mesir, dengan masa mandat awal selama dua tahun. Misinya tidak ringan, antara lain: mengamankan perbatasan Gaza, melindungi warga sipil, menyalurkan bantuan kemanusiaan, melatih kembali kepolisian Palestina, serta mengawasi proses pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.

Dukungan terhadap resolusi ini datang dari 13 negara anggota Dewan Keamanan, sementara Rusia dan Cina memilih abstain. Keputusan ini sekaligus membuka jalur resmi bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mengirimkan personel dalam misi tersebut. (ANT)