

JAKARTA (voa-islam.com) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dijadwalkan menggelar rapat pleno pada Selasa (9/12/2025) malam. Pertemuan penting ini akan diawali dengan doa bersama serta pemberian donasi bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dan akan dilanjutkan dengan penetapan pejabat Ketua Umum PBNU menggantikan Gus Yahya setelah keputusan Syuriah yang bersifat final.
Ketua PBNU Bidang Pendidikan Moh. Mukri menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan pembuka menjadi bentuk solidaritas PBNU terhadap warga terdampak bencana. Doa bersama dan donasi ini adalah upaya PBNU untuk turut mendoakan agar bencana di Sumatera segera tertangani. Santunan yang diberikan diharapkan bisa meringankan beban para korban,” ujarnya di Jakarta, Selasa.
Doa bersama tersebut akan dipimpin para kiai sepuh dan diikuti seluruh peserta pleno di Hotel The Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kehadiran jajaran lengkap kepengurusan—terdiri dari Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga pimpinan lembaga dan Banom PBNU—menandai pentingnya rapat pleno dalam mengambil keputusan strategis organisasi.
Mukri menegaskan bahwa pleno menjadi instrumen organisasi yang memastikan transisi kepemimpinan berjalan sesuai aturan jam’iyyah. Ia menyoroti pentingnya konstitusionalitas forum tersebut dalam merespons perkembangan internal yang menjadi perhatian publik. Ia juga menegaskan sikap PBNU terhadap keputusan Syuriah terkait jabatan Gus Yahya. Menurutnya, keputusan Syuriah PBNU untuk memberhentikan Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum adalah keputusan final dan mengikat.
Mukri menambahkan bahwa agenda pleno kali ini menjadi langkah krusial dalam merapikan proses organisasi pasca keputusan Syuriah. Rapat pleno malam ini menjadi langkah lanjutan dalam menata proses organisasi sesuai amanat Syuriah. Salah satu agenda pleno kali ini adalah penetapan Pj Ketua Umum PBNU pengganti Gus Yahya, tegasnya.
Ia memastikan seluruh proses akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, menjunjung nilai keulamaan, dan berpijak pada tata tertib organisasi. PBNU, lanjutnya, berkomitmen untuk menjaga martabat jam’iyyah serta memastikan roda kepemimpinan tetap berjalan dengan penuh tanggung jawab. (ANT)