Ketua MUI Bongkar Bahaya Board of Peace: Bentuk Nyata Neokolonialisme Berkedok Perdamaian

JAKARTA (voa-islam.com) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof. Sudarnoto Abdul Hakim menilai pembentukan Board of Peace merupakan bentuk nyata langkah neokolonialisme yang dikemas dalam narasi perdamaian global.

Penilaian tersebut disampaikan menyusul keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace, sebuah forum internasional yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Board of Peace diketahui beranggotakan sejumlah negara, termasuk Israel, yang selama puluhan tahun melakukan pendudukan, kolonisasi, dan genosida terhadap rakyat Palestina.

Menurut Prof. Sudarnoto, MUI menegaskan bahwa persoalan Palestina tidak dapat diposisikan sebagai konflik biasa antarnegara.

"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," kata Prof. Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan yang diterima laman resmi MUI, Kamis (22/1/2026).

Ia menegaskan, MUI secara prinsip menolak konsep ‘perdamaian semu’ yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena tidak berangkat dari nilai keadilan.

Selain itu, MUI memandang bahwa setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama, berpotensi besar melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian.

"Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar," tegasnya.

Prof. Sudarnoto menilai, model pendekatan seperti ini berisiko menggeser fokus isu Palestina dari perjuangan keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar pengelolaan konflik dan stabilitas kawasan semata.

Meski demikian, MUI tetap menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia.

"Namun MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina," tegasnya.

Lebih lanjut, MUI menegaskan bahwa dalam perspektif Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apa pun merupakan kezaliman yang wajib diakhiri.

"Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati," pungkasnya. (MUID/Ab)