Aksi Rakyat Bela Indonesia Soroti Dugaan Penyadapan dan Desak Pemakzulan Gibran

JAKARTA (Voa-Islam.com)--Ketua Aksi Rakyat Bela Indonesia, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), menyebut dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh, organisasi masyarakat sipil, dan media sebagai bentuk pengkhianatan. Dia mengaku menjadi salah satu pihak yang turut mengalami penyadapan tersebut dan mempertimbangkan langkah hukum.

Hal itu disampaikan UBN seusai konsolidasi dan konferensi pers Aksi Rakyat Bela Indonesia di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

"Pengkhianatan ketika penyadapan. Bagi saya ini adalah pengkhianatan. Terutama bukan cuma presiden urusannya ini, rupanya kami pun kena, bahkan saya juga kena dan saya berhak untuk menuntut dalam hal ini," kata UBN kepada wartawan.

Dia mengatakan akan mencari perlindungan hukum dan mempertimbangkan langkah yang dapat ditempuh. Menurut dia, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar dirinya, tetapi juga sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, dan tokoh.

UBN menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terlebih jika penyadapan itu berkaitan dengan agenda untuk menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Meski demikian, dia menegaskan posisi Aksi Rakyat Bela Indonesia tetap sebagai bagian dari masyarakat yang menginginkan Indonesia kuat dan bersatu.

Terkait motif penyadapan, UBN menduga terdapat agenda tertentu di balik tindakan tersebut. Dia mengaitkannya dengan pengalaman kelompok Islam yang pada masa pemerintahan sebelumnya kerap dipandang sebagai kelompok oposisi.

"Kalau kami-kami pun kena, dari sudut pandang kami berarti ada hal-hal yang sebetulnya mereka agendakan. Tentu mereka lebih tahu dalam hal ini," ujarnya.

Dia juga menyinggung pengalaman sejak 2014 ketika dirinya mengaku mengalami persekusi. Menurut dia, sejumlah anggota timnya bahkan pernah dipenjara dan ada yang ditembak hingga meninggal dunia.

"Posisi kami dipersekusi, bahkan tim kami ada yang dipenjara, bahkan ada yang ditembak mati yang sampai hari ini belum jelas. Otomatis Islamofobianya juga lebih terasa," kata dia.

UBN menambahkan, dugaan penyadapan tersebut juga perlu dilihat dari kemungkinan adanya kepentingan institusi tertentu. Dia menyebut persoalan itu belum tentu berkaitan dengan kepentingan Presiden Prabowo Subianto.

"Jika ini dikaitkan dengan pemerintahan sekarang, ternyata bukan kepentingan Pak Prabowo. Polisi ini punya kepentingannya sendiri yang saya tidak tahu," ujarnya.

Meski demikian, UBN menyerahkan persoalan penentuan unsur pelanggaran hukum kepada pihak yang memiliki kompetensi. Dia mengatakan, apabila dugaan tersebut mengarah pada tindak pidana makar, persoalannya menjadi ranah hukum yang berbeda.

"Kalau memang arahnya nanti ke makar seperti yang dikatakan, nah itu lain lagi persoalannya dan itu bukan wilayah saya," katanya.

Selain persoalan penyadapan, UBN menyoroti tuntutan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan pencalonan wakil presiden. Dia mendesak pemerintah segera menindaklanjuti putusan lembaga peradilan tersebut.

Menurut dia, putusan MK dan MA sudah memberikan dasar yang jelas sehingga pemerintah tidak perlu lagi menunggu proses politik tambahan melalui hak angket DPR.

"Sebetulnya tinggal dilaksanakan saja, karena putusannya sudah jelas. Enggak perlu lagi hak angket atau ke DPR lagi. Ini sudah harus diputuskan sebetulnya," ujarnya.

Saat ditanya apakah pelaksanaan tuntutan tersebut mengarah pada pemakzulan, UBN tidak menutup kemungkinan langkah tersebut menjadi salah satu aspirasi masyarakat.

"Boleh jadi arahnya seperti tuntutan sebagian masyarakat ya, dimakzulkan," kata dia.

Sementara itu, Aksi Rakyat Bela Indonesia berencana menggelar kegiatan lanjutan pada Ahad (8/11/2026) di lapangan Masjid Agung Al Azhar, Jakarta Selatan. UBN menyebut rangkaian kegiatan dimulai setelah shalat Subuh, dengan puncak acara dijadwalkan berlangsung pukul 08.00 hingga 10.00 WIB.

Dia mengatakan sejumlah tokoh daerah dan perwakilan organisasi masyarakat diperkirakan hadir. UBN juga berharap Jimly Asshiddiqie dapat menghadiri kegiatan tersebut.

Terkait jumlah peserta, UBN memperkirakan massa yang hadir mencapai ribuan orang. Namun, dia mengaku belum dapat memastikan jumlahnya karena konsolidasi baru berlangsung.

"Mudah-mudahan sih ribuan angkanya. Dan ini menuju 10 November," ujarnya.*