Presiden SBY Menghadapi Penangkapan di Inggris?

Orang-orang Papua yang berdiaspora di luar negeri, di antaranya yang berada di Inggris, mengkampanyekan penangkapan terhadap Presiden SBY. SBY dituduh gagal melindungi rakyat Papua, melakukan kekerasan, dan banyak terjadi pelanggaran HAM di wilayah itu. SBY juga dinilai tak mampu memajukan Papua.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Marciano Norman mengatakan aktivis Papua banyak yang berada di luar negeri termasuk Inggris. Para aktivis Papua di luar negeri, menurutnya, kerap mengumbar data kebohongan tentang Papua.

"Itu kan memang di luar negeri ada aktivis-aktivis Papua yang mereka tinggal di luar dan mereka menjalin komunikasi dengan orang-orang, baik itu mungkin di parpol atau orang-orang yang berkaitan dengan bidang hak asasi manusia dan sebagainya," jelas Marciano di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/9/2012).

Para aktivis Papua kerap menceritakan dan menyebarkan informasi bahwa pemerintah tidak memperhatikan dan menangani Papua dengan baik. Marciano meminta aparatur pemerintahan di luar negeri dan masyarakat Indonesia di luar negeri turut meluruskan data maupun berita yang disebarkan di luar negeri mengenai Papua oleh aktivis.

"Satu tantangan bagi seluruh komunitas Indonesia yang ada di luar negeri, baik itu dari kedutaan baik itu dari mahasiswa-mahasiswa kita yang sekolah di luar negeri, masyarakat-masyarakat kita yang bekerja di luar negeri, bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar," kata Marciano.

Ia menegaskan pemerintah Indonesia berusaha maksimal mungkin untuk membangun Papua dari semua sisi, baik pembangunan dari sisi fisiknya maupun pembangunan dari segi mentalnya, sehingga harus yakin bahwa Papua juga akan mendapat perlakuan seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia ini.

Sebagaimana diberitakan media massa di Inggris, tim advokasi Papua Barat, Ed Wiliams, mengampanyekan sayembara penangkapan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berkunjung ke London, Inggris, dengan memberikan imbalan uang sebesar US$ 80 ribu. Sayembara ini dikampanyekan Wiliams karena SBY dinilai gagal dalam memecahkan persoalan di Papua Barat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terganggu dengan sayembara penangkapan dirinya di Inggris.

"Kami sudah komunikasi dengan Kedutaan Inggris di Jakarta, terus terang ini mengganggu hubungan baik kedua negara, ini tidak nyaman bagi kami, perlu diluruskan," ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, di halaman Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/9/2012).

Julian menjelaskan Presiden SBY akan bertolak ke Inggris untuk memenuhi undangan Ratu Elizabeth II sekaligus sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Perdana Menteri Inggris David Cameron ke Jakarta, beberapa bulan lalu.

Kapasitas SBY dalam kunjungan tersebut sebagai kepala negara, maka pemerintah Indonesia meminta jaminan keamanan kepada pemerintah Inggris. "Jelas dalam kapasitas beliau sebagai head of state akan diperlakukan sebagai kepala negara, jadi jelas tidak mungkin kepala negara ditahan atau ditangkap," tegas Julian.

Tentu, nasib Presiden SBY tidak seperti Presiden Sudan Omar Hasan al-Bashir yang menghadapi penangkapan oleh ICC, karena dituduh pelanggaran HAM.

Begitulah para separatis Papua, meski mereka sudah mendapatkan dana perimbangan daerah, sebesar Rp 20  triliun, tetap saja ingin memisahkan diri dari Republik ini. af/ilh.