Lambok, Oknum KPK Memeras! Membela Rakyat atau Penguasa?

Kamis, 31 Oct 2013

Lambok, Oknum KPK Memeras! Membela Rakyat atau Penguasa?

JAKARTA (voa-islam.com) KPK ini bagai belati bermata dua, nampak dipermukaan menangkapi koruptor, di mata pisau belati lain menancapkan oknumnya dengan memeras pejabat.

Narasumber kami mendapatkan info dari karyawan SKK Migas. Ada upaya oknum-oknum KPK yang mencoba memeras ke pejabat-pejabat SKK Migas yg dituduh terima suap. Mereka mengancam tuduhan gratifikasi.

Yang jadi pertanyaan, apa dasar oknum KPK berani memeras para pejabat SKK Migas dengan ancaman akan diperiksa gratifikasinya ? Info yang kami terima lagi ternyata Lambok Hutauruk menjadi biangnya..

Saat Lambok Hutauruk kembali jadi Direktur Gratifikasi KPK setelah dipecat Rudi Rubiandidi karena dugaan KKN, Lambok tidak memproses laporan SKK Migas, Karyawan dan pejabat SKK Migas yang sering menerima gratifikasi dari para kontraktor dan rekanan. Besarnya US$ 10-20.000.

Lazimnya tradisi di BP Migas, Sejak Rudi Rubiandini jadi Kepala SKK Migas, gratifikasi itu diwajibkan dilaporkan ke KPK dan dikembalikan ke kas negara via KPK, akan tetapi kebijakan Rudi Rubiandini ini ditentang oleh Lambok Hutauruk, deputi hukum SKK migas yg mantan Direktur Gratifikasi KPK, Karena Lambok sering menentang kebijakan Rudi R yg bertujuan membersihkan SKK Migas dan hapus tradisi korup BP Migas, Rudi pecat Lambok.

Anehnya, Lambok Hutauruk yg dipecat Rudi Rubiandini karena korup itu malah diterima kembali di KPK di posisi lama yakni Direktur Gratifikasi KPK

Sejak Lambok Hutauruk kembali jadi Direktur Gratifikasi KPK, laporan tertulis karyawan SKK migas terkait gratifikasi tidak diproses Lambok.

Nah, sekarang ini sejak Rudi dijebak dan dijadikan tersangka, Lambok balik jadi Deputi kepala SKK Migas, para pejabat SKK Migas diteror oknum KPK. Oknum-oknum KPK yg meneror pejabat-pejabat SKK Migas, diancam akan diperiksa dan dijadikan tersangka karena tidak melaporkan gratifikasi adalah ex anak buah Lambok.

Apa tujuan Lambok tebar teror dan ancaman pada para pejabat SKK migas melalui mantan anak buahnya di KPK ? Pemerasan atau kekuasaan absolut?

Lambok Hamonangan Hutauruk tgl 26/8/13 ditunjuk Pjs Kepala SKK Migas mengantikan Gerhard M Rumeser sebagai Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK, Lambok adalah merupakan mantan Direktur di KPK selama 5 tahun, pernah di SKK migas sebagai deputi hukum SKK, dipecat Rudi dan kembali ke KPK.

Info yg beredar bahwa kasus yang menjerat Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini berawal dari laporan darinya dan setinggannya dia bantah keras. Begitu Johanes Widjanarko dilantik jadi Pjs Kepala SKK migas dia langsung mengganti 3 pejabat tinggi SKK Migas, yakni :
1. Deputi Pengendalian Bisnis Gerhard M. Rumeser digantikan Lambok )
2. Deputi Pengendalian Keu Akhmad Syakhroza digantikan Budi Agustiano, Akhmad Syahroza adalah pejabat SKK Migas yg sebelumnya adalah pejabat BP Migas.

Lambok adalah kader Partai Demokrat dan terduga korupsi di BP Migas.

Korupsi triliunan terkait asuransi risiko Migas para kontraktor dan subkontraktor BP Migas, dilakukan oleh Ahmad Syahroza bersama Jasindo, Fee jaminan-jaminan pembiayaan, jaminan pelaksana, Bank LC, Bank garansi, bonding termasuk Global Bonding, masuk kantong Ahmad Syahroza cs. Ahmad Syahroza sudah lama terima suap dan korupsi di sektor keuangan dan bisnis sejak jadi pejabat di BP Migas pimpinan R. Priyono

Hampir semua pejabat dan karyawan di BP Migas itu korup dan terima suap. Wajar dibubarkan MK.

Namun, korupsi BP Migas tidak diproses KPK. Hebatnya atau liciknya, hampir semua bukti-bikti korupsi di BP Migas (alm) dan SKK Migas sudah ada sama Lambok Hutauruk, dia pasang CCTV rahasia. Hidden CCTV yg dipasang Lambok Hutauruk di BP Migas atau SKK Migas itu seharusnya jadi bukti pendukung atas bukti lainnya : audit BPK.

Tapi anehnya kenapa KPK tdk proses korupsi dan suap di BP Migas meski audit BPK sdh ada dan ada rekaman dari Hidden CCTV itu ???

Oh kekuasaan absolute sang Godfather teganya engkau! [rc/fj/voa-islam.com]