Conflict of Interest Dibalik Pengangkatan Kapolri

Oleh : Abu Fikri (Aktivis Gerakan Revivalis Indonesia)

Kemelut politik seputar pengangkatan Kapolri seolah-olah menyingkap conflict of interest antar kekuatan politik di pentas politik nasional. Pemandangan yang hampir sama di semua level kekuatan politik. Yang menggambarkan bahwa tidak satupun persoalan politik yang terjadi berdiri sendiri.

Melainkan selalu berakar pada sumber persoalan asas yang sama. Akibat dari pilihan ideologi negara yang diterapkan. Hingga kemudian muncul beragam persoalan cabang yang sulit dirajut karena begitu kompleks variannya. Ini menegaskan bahwa setiap persoalan politik yang terjadi selalu bersifat sistemik.

Kasus Kapolri misalnya menyisakan beberapa pertanyaan. Ada fakta apa sebenarnya di balik pengangkatan Budi Gunawan (BG) dan dicopotnya Sutarman sebagai Kapolri ? Serta berubahnya formasi pejabat polri di level tertinggi. Mulai dari Kabareskrim, Wakapolri dan Kapolri. Dimana seolah-olah menggambarkan dinamika konflik di internal Polri.

Di sisi lain KPK seolah memainkan percaturan politiknya dengan menetapkan BG sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan rekening gendut. Sementara banyak kasus lain belum berhasil diungkap seperti BLBI, Hambalang, Bank Century, dan lain-lain.

Kenapa juga perlakuan berbeda pada sosok Badrudin Haiti sebagai Wakapolri Plt Kapolri yang sama-sama diduga memiliki rekening gendut. Dan beberapa informasi di kalangan terbatas seperti yang ditulis di kompasiana adanya beberapa kali pertemuan antara Abraham Samad (AS) dengan beberapa petinggi PDI-P tentang deal politik kemungkinan AS maju sebagai cawapres mendampingi Jokowi.

Belakangan diketahui batalnya majunya AS karena kalkulasi politik dan ditentang utamanya oleh Komjen BG. Siapa sebenarnya AS. Apa yang membuatnya begitu bernafsu untuk memperkerakan BG. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pengangkatan BG dan pemberhentian Sutarman sebagai Kapolri di satu sisi. Dan saling serang antara kubu BG dengan AS. Diantaranya serangan balik atas KPK yang mengungkap foto mesra AS bersama seorang Putri Indonesia.

Siapa sebenarnya kekuatan dibalik Jokowi yang memaksanya mengangkat BG sebagai Kapolri. Dimana ada dugaan kuat Megawati di belakangnya. Pasca sebelumnya sudah diwarna merah oleh KPK saat bursa menteri pada pembentukan Kabinet Kerja Jokowi-JK. Bagaimana konstelasi politik sebenarnya pemerintahan Jokowi saat ini?.

Di tengah lahirnya beragam produk kebijakan kabinet penuh pencitraan "sederhana" namun sarat dengan "hidden agenda". Dimana publik semuanya paham ada Luhut Panjaitan CS di balik Jokowi. Semua fakta politik di balik pertanyaan-pertanyaan itu mestinya harus berhasil diungkap. Untuk menunjukkan relevansi tawaran konsep integral dan komprehensif kenapa wajib hukumnya untuk Ganti Rezim dan Ganti Sistem.

Sebagai sebuah mekanisme perubahan yang niscaya. Hal ini membutuhkan ketajaman dan keberanian. Tidak bisa hanya dengan meraba-raba. Apalagi mencukupkan menggunakan data sekunder dari opini media yang berkembang. Atau menjelaskan perspektif normatif an sich bagaimana pejabat negara seharusnya diangkat.

Karena sejatinya relevansi dan urgensi penjelasan ide atau gagasan alternatif berupa solusi komprehensif akan tergambar jelas jika fakta persoalan politik yang diungkap tergambar jelas pula. Yakni jelasnya deskripsi tentang fakta persoalan yang selalu bernuansa sistemik.

Tidak dipungkiri bahwa conflict of interest senantiasa terjadi di setiap proses politik dalam sistem politik manapun. Tinggal seberapa tinggi tingkat tensinya. Namun yang membedakan adalah apakah bingkainya untuk kepentingan mengabdi pada penerapan hukum produk manusia alias hukum thogut. Atau pada penerapan hukum produk Tuhan Yang Menciptakan Manusia. Conflict of interest pada sistem Demokrasi yang mengabdi pada penerapan hukum produk manusia akan melahirkan banyak masalah antara lain:

Pertama, tajamnya konflik kelompok parpol atas nama kepentingan rakyat untuk mempertahankan status quo kelompoknya. Sebut saja antara KMP yang dominan di parlemen dengan KIH di kabinet.

Kedua, perseteruan antar elit politik dengan menggunakan kekuasaan. Misalnya kasus pengangkatan BG sebagai Kapolri dengan latar transparan konflik antara Mega dengan Cikeas. Dan sakit hatinya AS atas BG karena batalnya pencalonan sebagai cawapres.

Ketiga, perseteruan antar kelompok atas produk legislasi sebagai jalan memuluskan kepentingan kelompoknya. Misalnya tarik ulur RUU Pilkada antara sistem pemilihan langsung atau perwakilan oleh KMP dengan KIH.

Keempat, pergantian kepala daerah atau pimpinan di level berapapun dan dimanapun yang dibuat sebagai mantel untuk menutupi kasus dugaan korupsi oleh kepala daerah atau pimpinan sebelumnya. Dengan menjadikan penggantinya dari kalangan yang sehaluan kepentingannya.

Kelima, penggunaan alat-alat kelengkapan negara untuk kepentingan politik tertentu. Seperti kesan tebang pilihnya KPK meski dibantah dengan argumentasi sesuai dengan kesiapan dan ketersediaan alat bukti. Dan banyak masalah yang lain bersifat sistemik.

Bagaimana seharusnya entitas gerakan menyikapi fenomena demikian. Terutama dalam konteks penyadaran umat melalui perang pemikiran dan pergolakan politik. Umat harus disadarkan tentang kebobrokan rezim dan sistem. Sebagai pintu masuk untuk menjelaskan relevansi apa dan bagaimana menuntaskan persoalan sistemik dengan tawaran solusi sistemik dan komprehensif.

Fakta kebobrokan rezim dan sistem diungkap dengan mencoba memperoleh sumber-sumber informasi A1 dan data primer di pusat-pusat kekuasaan. Tanpa itu maka tidak akan mungkin melihat wajah sebenarnya fakta dibalik fakta. Atau hanya akan menemukan interpretasi atau opini terhadap fakta. Disinilah sebenarnya pentingnya riset investigasi untuk memperoleh data sumber pokok. Pertanyaannya adalah apakah hal ini sudah dilakukan oleh entitas gerakan sebagai wujud dari keseriusan untuk membongkar makar dan konspirasi para elit penguasa ? Wallahu a'lam bis showab. [syahid/voa-islam.com]