Aktifis HAM Inggris Menentang Kedatangan Penjahat Kemanusiaan Marsekal al-Sisi

LONODON (voa-islam.com) - Presiden Mesir Marsekal Abd al-Fattah al-Sisi tiba di Inggris, di mana ia akan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron, sementara itu para pengunjuk rasa di London berdemo menentang kedatangan Sisi, Rabu, 3/11/2015.

 Sisi dijadwalkan juga akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Michael Fallon membahas kerja sama keamanan antara kedua negara serta dengan anggota komunitas bisnis Inggris dan Presiden Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, ungkap pejabat Mesir, kepada media di Cairo.

"Presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri David Cameron membicarakan meningkatkan hubungan di bidang politik, ekonomi dan keamanan, selain perkembangan regional terbaru, ditengah oleh ancaman teror," tambah pejabat Mesi itu.

Pejabat Mesir itu  menambahkan: "Kunjungan ini juga akan menyaksikan penandatanganan dua memo kesepahaman dalam keamanan dan kerja sama pendidikan tinggi."

Amnesty International Inggris menyerukan David Cameron membahas meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia di Mesir oleh Sisi.

Amnesty mengatakan dalam pernyataan bahwa sejak tersingkirnya Presiden Mohamed Mursi pada bulan Juli tahun 2013, puluhan ribu orang di Mesir telah ditahan, dituntut atau diadili, dan dijatuhi hukuman mati terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin, serta wartawan, aktivis hak asasi manusia yang penentang pemerintah.

Mahmoud Mohamed Ahmed Hussein, seorang mahasiswa 19 tahun telah ditahan sejak penangkapannya di Januari 2014, karena mengenakan t-shirt dengan logo "Bangsa Tanpa Penyiksaan" sebagai protes.

Keluarganya telah mengatakan kepada Amnesty bahwa pasukan keamanan telah menyiksa dan dianiaya dia di tahanan, termasuk dengan menyetrum listrik dan pemukulan.

Mahasiswa Israa Al-Taweel, 23, yang dipecat, ditangkap oleh pasukan keamanan pada 1 Juni. Dia tidak punya kesempatan menghubungi seorang pengacara atau keluarganya dan mereka menghabiskan 15 hari putus asa mencari nya. Dia menghadapi tuduhan menjadi anggota “kelompok terlarang" dan "menyiarkan berita palsu".

Al-Taweel belum menerima perawatan medis yang tidak memadai dalam tahanan akibat cedera saat protes di Januari 2014 yang meninggalkan dia tidak dapat berjalan tanpa fisioterapi rutin dan intensif.

Para pejabat Inggris juga harus mendesak Mesir untuk mencabut undang-undang yang diperkenalkan dalam nama memulihkan "stabilitas dan keamanan", tapi yang dalam prakteknya telah mengikis melawan hukum di Mesir dan memfasilitasi pelanggaran HAM berat.

Ini termasuk UU 2013 Protes, yang memberikan pasukan keamanan menghancurkan setiap aksi demonstrasi yang menentang kekuasaan, dan aparat mempunyai otoritas membubarkan demonstrasi tidak disetujui oleh aparat keamanan, berdasarkan UU Counter Terorisme/Agustus 2015, yang memberikan kekuasaan tak terbaras dan darurat militer kepada presiden, dan menghapus setiap hak yang menjamin pengadilan yang adil.

Kematian ribuan demonstran dan lain-lain sejak Juli 2013 di tangan pasukan keamanan Mesir juga harus menjadi isu yang memprihatinkan terdalam kepada para pejabat Inggris yang akan bertemu dengan al-Sisi.

Amnesty telah mendokumentasikan pola berulang dari kekerasan yang berlebihan dan tidak perlu oleh pasukan keamanan Mesir. Dalam insiden terburuk, pada 14 Agustus 2013, pasukan keamanan menewaskan ribuan pengunjuk rasa di Rabaa al-Adawiya Square, Cairo.

Mesir tidak menghadapi ancaman keamanan, dan pihak berwenang telah mengklaim bahwa ratusan anggota pasukan keamanan telah tewas dalam serangan oleh kelompok bersenjata, termasuk para pejabat peradilan juga menjadi sasaran.

Namun, pihak berwenang Mesir gagal menempatkan setiap perlindungan yang berarti pada penggunaan kekuatan oleh pasukan keamanan, sementara penyelidikan resmi menjadi bentuk kekerasan politik telah dimanipulasi mereka.

Penjualan senjata Inggris

Pada tahun 2013, akibat skala kekerasan di Mesir sangat luar biasa, maka menteri luar negeri Uni Eropa diminta menangguhkan izin ekspor senjata ke Mesir yang digunakan melakukan "represi internal", khususnya terhadap warga sipil atau rakyat.

Mengingat berbagai permintaan penjualan senjata oleh pihak berwenang Mesir yang disepakati oleh Inggris awal tahun ini - yang terdiri dari komponen kendaraan militer - Amnesty mengatakan pemerintah Inggris harus memastikan bahwa mereka tidak menjual senjata atau peralatan yang dapat digunakan oleh pemerintah Mesir melakukan atau memfasilitasi pelanggaran HAM berat.

Aktivis telah bersatu melawan tindakan pelanggaran HAM di Mesir, dan terus melakukan tekanan terhadap pemerintah Inggris, dan menginginkan perbaikan lebih lanjut jelas dalam hubungan diplomatik antara pemerintah Inggris dan Mesir

Sementara itu, berlangung aksi protes dan kampanye menyerukan protes atas kedatangan al-Sisi di Downing Street 10 pada hari Rabu, dan membuat sebuah situs web untuk meningkatkan kesadaran rakyat Inggris tentang pelanggaran hak asasi manusia di Mesir.

"Kami tidak memiliki afiliasi politik - kami memiliki satu tujuan: untuk menghentikan Sisi", ujar Sameh Shafi, koordinator kampanye anti al-Sisi kepada al-Araby al-Jadeed.

"Al-Sisi tidak melakukan apapun bagi rakyat Mesir, selain hanya menghancurkan negara”, tegas aktifis HAM. Para aktifis itu akan terus melakukan kampanya atas kejahatan al-Sisi terhadap rakyat Mesir. “Kampanye ini untuk menghentikannya," tambah Shafi, mengutip laporan pelanggaran HAM oleh kelompok-kelompok internasional.

Pekan lalu, The Guardian menerbitkan sebuah surat terbuka mendesak pemerintah Inggris membatalkan kunjungan al-Sisi ke Inggris. Para penandatangan termasuk anggota parlemen terkemuka, Diane Abbot, Caroline Lucas dan John McDonnel, serta akademisi, wartawan dan aktivis. (mashadi/aby/voa-islam.com)