Menteri Terbaik Presiden Jokowi ini Justru Cetak Rekor 1 Juta Pengangguran

JAKARTA (voa-islam.com) - Banyak yang tak menyangka bahwa salah satu menteri dalam jajaran Kabinet Kerja Presiden Jokowi ini justru menyengsarakan rakyatnya.

Tak hanya menekan pribumi akan tetapi juga dinilai berbau asing, Presiden Joko Widodo harus segera mengambil kebijakan strategis untuk mengantisipasi bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia.

Bertambahnya angka kemiskinan itu juga akibat kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal peraturan menteri, moratorium kapal, pelarangan transhipment, pencabutan BBM Subsidi Nelayan, pelarangan alat tangkap jenis pukat hela dan tarik, pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan. Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari ini (13/4/20160

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengatakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga banyak dipengaruhi oleh pihak asing yang terindikasi antara lain dengan banyak pengaruh lembaga internasional seperti wacana pencabutan subsidi.

"Pencabutan subsidi BBM untuk kapal 30 GT (gross tonnage) ke atas dan rencana menghapus pasal-pasal yang mengatur masalah subsidi dalam RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Saya melihat bahwa kebijakan KKP saat ini banyak dipengaruhi asing," kata Ono Surono di Jakarta, Rabu.

Menurut politisi PDIP itu, pengaruh asing itu juga dilihat dari pengaruh lembaga FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) yang selalu mengampanyekan perikanan berkelanjutan dengan tujuan mengurangi hasil tangkapan ikan dengan dalih penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan praktik perikanan secara ilegal. Selain itu, ujar dia, WTO (Organisasi Perdagangan Sedunia) selalu kampanye pelarangan subsidi pada sektor perikanan, serta kampanye negara-negara besar seperti Amerika Serikat dengan konsep pembentukan tim seperti satuan tugas anti penangkapan ikan ilegal.

Padahal setahun sebelumnya (20/1/2015), Ono Surono juga sudah angkat bicara soal kebijakan Menteri Susi yang menyengsarakan rakyat perikanan, "Menurut data pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat kurang lebih 8 Juta nelayan miskin atau 25.14% dari total penduduk miskin di Indonesia,” ujarnya. Lanjut politisi PDIP ini, dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, banyak kapal asing dan eks asing tidak beroperasi sehingga nelayan ABK menganggur. Tak hanya itu, estimasi pengangguran dari kebijakan ini berkisar diangka 25-80 Ribu orang yang berasal dari 1.200-4.000 kapal yang terkena moratorium." 

sumber foto : Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia

Kebijakan Pro Asing?

Ono Surono juga menyoroti kerja sama antara pihak Tiongkok dan RI yang disetujui sebelum Susi menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan, tetapi setelah diangkat kerja sama itu dibatalkan. Sementara itu, Menteri Susi mengatakan perjanjian itu ditandatangani sebelum dirinya memasuki KKP, tetapi kemudian dibatalkan karena Susi ingin kebijakan KKP berlandaskan aspek keberlanjutan. Susi mengungkapkan, perjanjian itu akan mengakibatkan masuknya sekitar 1.000 kapal purse seine Tiongkok yang bila benar-benar masuk akan menghabiskan sumber daya kelautan yang ada di perairan Indonesia.

"Hal itu benar-benar dijalankan pada era kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti saat ini. Berbagai macam produk peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan kelautan yang berlaku saat ini adalah pengejewantahan dari intervensi badan-badan asing dan negara-negara maju," katanya.

"Alat tangkap purse seine (pukat cincin) tidak ramah lingkungan," katanya.

Dia mengegaskan bahwa batalnya masuknya kapal-kapal purse seine asal Tiongkok tidak perlu disesali karena terkait bilateral antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia ada beragam bentuk investasi di bidang lainnya. Bahkan untuk saat ini, menurut Susi, investasi di bidang perikanan pada tahun 2016 ini dinilai naik hingga 13 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui, saat ini investasi untuk penangkapan perikanan di Indonesia tertutup untuk pihak asing, tetapi investasi pengolahan perikanan masih terbuka untuk semua pihak.

Susi Menteri Terbaik Kabinet Kerja Jokowi

Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya (MSD) Rizal Ramli masuk dalam jajaran 5 menteri terbaik versi Lembaga Survei Jakarta (LSJ). Meski publik menilai kinerja pemerintah secara umum menurun, namun tren itu tidak mengganggu kinerja lima menteri tersebut. Hasil survei LSJ itu disampaikan peneliti LSJ Ikhsan Rosidi‎ di Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Lima nama menteri yang dianggap memiliki kinerja sangat baik oleh publik adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (64,3 persen), Menteri Pendidikan dan Budaya Anies Baswedan (42,5 persen), Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (40,1 persen), Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (39,6 persen), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (36,9 persen).

Lima nama menteri yang dianggap memiliki kinerja sangat baik oleh publik adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (64,3 persen), Menteri

Menurut Ikhsan, Menteri Susi merupakan sosok pemimpin yang memiliki karakter berbeda dengan menteri-menteri lainnya. Selain itu, kebijakan-kebijkan yang dikeluarkan Susi juga cenderung berpihak pada kepentingan nasional, misalnya penenggelaman kapal-kapal asing pencuri ikan. Sementara Menteri Anies, dinilai sebagai sosok yang memiliki komitmen moral tinggi dalam hal pemberantasan korupsi, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah pendidikan. [adivammar/antara/voa-islam.com]