KABUL, AFGHANISTAN (voa-islam.com) - Taliban pada hari Senin (10/3/2014) berjanji untuk mengacaukan pemilihan presiden Afghanistan, mendesak para pejuang mereka untuk menyerang staf pemilu, pemilih dan pasukan keamanan sebelum pemungutan suara 5 April untuk memilih pengganti Hamid Karzai.
"Kami telah memberikan perintah kepada semua mujahidin kami untuk menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki untuk mengganggu pemilihan palsu mendatang - untuk menargetkan semua pekerja, aktivis, penyeru, aparat keamanan dan kantor-kantor," kata Taliban dalam sebuah pernyataan email.
"Ini adalah kewajiban agama dari setiap warga Afghan untuk memenuhi kewajiban mereka dengan menggagalkan plot terbaru dari para penjajah yang menyamar dalam pakaian pemilu."
Taliban, yang memerangi pemerintah Afghanistan dan pasukan koalisi NATO demi mendapatkan kembali kekuasan mereka yang sah setelah digulingkan pasca serangan 11 September 2001 di AS, juga menghimbau warga Afghanistan untuk menghindari tempat-tempat yang berkaitan dengan pemilu demi keselamatan jiwa mereka.
"Kami sekali lagi menyerukan kepada semua warga negara kita untuk menjauhkan diri dari kantor pemilihan, bilik suara, demonstrasi dan kampanye sehingga semoga Allah menjaga kehidupan mereka tidak dimasukkan ke dalam bahaya," kata Taliban.
"Jika ada yang masih bersikeras berpartisipasi maka mereka bertanggung jawab atas kerugian mereka sendiri di masa depan." tutup pernyataan tersebut.
Pemilu Afghanistan sebelumnya telah sangat dirusak oleh kekerasan, dengan setidaknya 31 warga sipil dan 26 tentara dan polisi tewas pada hari pemungutan suara di tahun 2009 ketika para pejuang Islam menunjukkan penentangan mereka terhadap pemilu yang didukung AS tersebut.
Pemilu berdarah lain akan merusak klaim oleh pendonor internasional bahwa intervensi militer dan sipil mahal di Afghanistan sejak tahun 2001 telah membuat kemajuan dalam membangun sebuah sistem negara yang berfungsi.
Miliaran dolar telah dihabiskan untuk operasi militer dan pembangunan di Afghanistan, namun negara itu dilanda kemiskinan dan kekerasan dengan struktur pemerintahan yang lemah dan ekonomi rapuh yang bergantung pada bantuan tunai dari negara pendonor. (by/dawn)