Taliban Tolak Tawaran Gencatan Senjata Selama Bulan Ramadhan dari Pemerintah Afghanistan

KABUL, AFGHANISTAN (voa-islam.com) - Kelompok pejuang Taliban di Afghanistan telah menolak tawaran pemerintah untuk gencatan senjata di negara itu selama bulan suci Ramadhan.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani pada hari Kamis (23/4/2020) menyerukan gencatan senjata selama bulan puasa Ramadhan - yang dimulai di Afghanistan pada hari Jum'at.

Namun juru bicara kelompok Taliban, Suhail Shaheen, mengatakan di Twitter Kamis malam bahwa seruan gencatan senjata itu "tidak rasional dan tidak meyakinkan." Dia mengutip ketidaksepakatan yang sedang berlangsung tentang pertukaran tahanan yang tertunda.

Pemerintah dan kelompok jihadis itu telah membahas pertukaran tahanan sejak awal April.

Sementara mereka telah menukar sejumlah tahanan sebagai bagian dari proses, pertukaran itu menghadapi rintangan. Taliban telah meminta pembebasan anggota yang terlibat dalam serangan kekerasan, dan pemerintah masih memiliki keraguan tentang pembebasan mereka.

Pertukaran ini merupakan bagian dari kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Taliban pada bulan Februari yang membayangkan penarikan lengkap pasukan AS dari Afghanistan. Pemerintah Afghanistan bukan merupakan pihak dalam negosiasi atau kesepakatan, tetapi telah menyetujui pertukaran tersebut.

Perselisihan baru-baru ini dalam proses pertukaran telah mengkhawatirkan AS, yang khawatir bahwa kesepakatan itu dapat runtuh jika para tawanan di kedua sisi terinfeksi virus Corona dan bahkan mati sebelum mereka dipertukarkan, memperumit masalah.

Di bawah perjanjian antara AS dan Taliban, pemerintah Afghanistan diharuskan pada akhirnya membebaskan 5.000 tahanan Taliban, dan kelompok pejuang itu akan membebaskan 1.000 tawanan pemerintah.

Pada 13 April, para pejabat AS mengadakan pertemuan dengan Taliban di Qatar untuk membahas perselisihan tersebut.

Tidak jelas hasil apa yang dihasilkan pertemuan itu. Namun penolakan Taliban baru-baru ini terhadap tawaran gencatan senjata menunjukkan bahwa proses perdamaian yang layak mungkin masih belum ada. (ptv)