Era Digital, Benarkah Zaman Terpasungnya Kepakaran?

 

Oleh: Shita Ummu Bisyarah

Hari ini dunia memasuki era baru kehidupannya, yakni era digital. Era digital merupakan era informasi yang disokong perkembangan teknologi berbasis digital, artinya penggunaan teknologi digital mendominasi dalam keseharian. Dapat kita lihat hari ini ada 4,5 milyar orang di dunia yang menggunakan internet untuk mengakses informasi. Hanya dalam beberapa detik informasi apapun yang kita inginkan bisa kita ketahui menggunakan HP di genggaman. Tak perlu lagi ke perpustakaan di tengah kota atau bertanya langsung kepada pakar untuk mengakses informasi.

Namun era digital ini memunculkan tantangan tersendiri. Esensi dari informasi bergeser dari akurat menjadi aktual. Informasi lebih difokuskan pada kecepatan dalam penyajiannya, bukan lagi keakuratan informasi tersebut. Padahal untuk memperoleh informasi yang terverifikasi dapat dibuktikan kebenarannya tidak bisa instan. Pada akhirnya demi menyajikan berita atau opini dengan cepat banyak media atau orang dengan menggunakan sosial medianya memunculkan opini yang sarat akan data tidak valid bahkan hoaks. Padahal berita hoaks sangatlah berbahaya bagi masyarakat, karena akan menggiring mereka kepada isu kebencian atau tindakan lain yang membahayakan secara global.

Sebagai contoh hoaks yang terjadi di masa pandemi ini. Sejak kasus virus corona menyebar pada akhir Januari 2020 sampai pertengahan Maret 2020, di Indonesia menyebar 187 hoax yang menunggangi isu virus corona. Sedangkan malware yang menunggangi isu virus corona di dunia dapat dihitung dengan jari. Balum lagi isu konspirasi tentang virus ini yang akhirnya menggiring masyarakat kepada tak patuh pada protokol kesehatan ( www.detik.net )

Ironisnya masyarakat Indonesia sangat mudah tergiring hoaks hingga konspirasi. Hal ini disebabkan kemampuan literasi masyarakat yang sangat rendah diirjngi dengan pelaku hoaks yang meningkat. Menurut hasil survei Programme for International Student Assesment (PISA), kemampuan membaca atau literasi siswa Indonesia tidak berkembang salama 18 tahun. Hal ini membuat masyarakat kita percaya pada berita yang mereka suka bukan berita berdasarkan fakta. Disinilah terjadi "bias konfirmasi".

Posisi pakar tak lagi berada di puncak piramida keahlian, akan tetapi sama dengan orang awam yang bahkan tak memiliki keahlian. Kita lihat saja ketika vaksin corona Sinovac memasuki uji klinis tahal 3. Orang yang paling reaksioner terhadap hal ini bukanlah para pakar, tetapi orang yang tak memiliki keahlian. Sebut saja berita yang sempat viral yakni wawancara Anji dengan Hadi Pranoto yang mengklaim memiliki obat penyembuh Covid-19. Bahkan dalam youtube yang sempat Tranding tersebut, Hadi mengklaim bahwa obat antibodi COVID-19 sudah menyembuhkan ribuan pasien COVID-19 dalam waktu 10 sampai 20 jam tanpa dasar ilmiah.

Video ini pun menuai berbagai respon dari masyarakat, terutama kelompok anti vaksin yang menyebarkan opini menentang uji klinis 3 vaksin Sinovac dengan narasi "Jangan jadikan kami kelinci percobaan!" Seolah - olah uji klinis ini disamakan dengan animal testing. Padahal sebelum uji klinis 3 vaksin melalui proses panjang, mulai dari uji komputer, animal tasting, uji klinis 1 dan 2 dll. Ketidak tahuan masyarakat terhadap hal ini ditambah menyebarnya berita hoaks bisa dipastikan akan menimbulkan bahaya global. Padahal para pakar atau ahli kesehatan tidak begitu bereaksi karena mereka masih meneliti dan memahami agar informasi yang mereka sampaikan berdasarkan data valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kemudahan informasi memang tak diselingi dengan kemampuan literasi yang sepadan. Sehingga hal seperti ini sangat memungkinkan terjadi. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa hal semacam ini menjamur dan sangat sering? Pertama mari kita telaah beberapa modus dari pelaku. Dilansir dari www.sindonews.com Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Sabtu (28/3/2020) mengatakan bahwa modus yang digunakan para pelaku umumnya karena iseng, bercandaan, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Jika kita analisis kebanyakan modus para pelaku adalah iseng hingga becandaan yang kemudian bisa mereka gunakan sebagai konten bombastis media sosial agar konten mereka bisa viral. Dengan viralnya mereka jelas mereka bisa terkenal dan kemudian memperoleh rupiah dari keviralan mereka. Maka modus utamanya adalah soal materi belaka.

Modus selanjutnya adalah ketidak percayaan terhadap pemerintah. Jujur tidak dipungkiri memang kebijakan Indonesia dalam menangani pandemi menuai banyak kritik dari para ahli, karena kesembronoannya dan tidak tegas dlaam mengeluarkan kebijakan. Kebijakan yang paling bombastis adalah memasukkan TKA China dan kebijakan New Normal ketika pandemi sedang puncak - puncaknya. Maka tak heran jika masyarakat kebingungan mencari solusi walau solusi itu solusi semu asal bisa menenangkan masyarakat seperti wawancara Anji diatas. Sehingga efek selanjutnya adalah masyarakat lebih percaya pada klaim - klaim bombastis di medsos, ketimbang perkataan para pakar. Karena para pakar tak difasilitasi untuk cepat melakukan penelitian, bahkan usulnya saja ditolak oleh negara.

Hal ini tak hanya terjadi pada individu, tapi juga negara. Masih hangat diingatan bagaimana negara mengimpor 2 juta obat Avigan dari India dan China ( news.ddtc.co.id 22/03/2020 ) padahal obat ini belum teruji bisa menyembuhkan pasien virus corona. Negara lebih percaya pada klaim bombastis tanpa penelitian ketimbang para pakar. Jelas karena hak ini sangat menguntungkan pihak - pihak yang andil dalam impor. Lagi - lagi ini soal materi.

Jelas ini bukanlah masalah individu belaka, namun ini adalah masalah sistemis. Kita bersama tau negara ini menganut sistem demokrasi kapitalisme. Asas dari sistem ini adalah materi. Maka jika kita lihat modus - modus pelaku semuanya demi mencari materi belaka, mencari keuntungan sebesar - besarnya. Maka jelas dalam sistem ini para pakar sejajar dengan orang awam yang tak punya dasar. Asal klaim berlebihan asal bombastis lebih dipercaya ketimbang para pakar yang susah payah meneliti dengan sangat hati - hati. Inilah yang disebut era terpasungnya kepakaran. Kapitalismelah yang telah memasungnya.

Hal ini sangat berbeda dengan Islam. Dalam Islam posisi pakar sangatlah dimuliakan. Bahkan jika mereka menelurkan sebuah karya yang kemudian mereka bukukan, maka imbalan bagi mereka adalah emas seberat buku tersebut, masyaAllah. Selain itu Islam mendorong masyarakatnya menjadi seorang pakar, tidak hanya dalam 1 bidang bahkan banyak bidang. Karena Rasulullah bersabda “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad)

Maka tak heran jika dalam daulah Islam saat itu terlahir banyak Pholymath ( orang yang pakar dalam banyak bidang) seperti Ibnu Sina, Al-Hytham, Maryam Al-Asturlabi dkk.  Bahkan ketika Baghdad dibangun penduduknya mayoritas adalah para Pholymath sekaligus ulama. MasyaAllah.

Maka tak layak lagi ideologi ini dipertahankan, karena ideologi ini merupakan media kultur yang sangat baik untuk menyuburkan kemungkaran. Mulai dari LGBT, kekerasan, pezinaan, pencurian, pembunuhan dan tindak kriminal lainnya. Sudah saatnya Islam kembali memimpin dunia dengan aturannya yang sempurna dan memuliakan. Wallahualambissawab. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google