Oleh: Nofri Hutasoit
Beberapa tahun belakangan ini pemerintah disibukkan untuk memperlebar jalan jalur sejajar Berastagi-Medan, Kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang, Sumatra Utara. Proyek ini harus segera diselesaikan dengan alasan demi menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, termasuk sektor pariwisata. Benarkah demikian?
Ketua DPRD Sumatra Utara Baskami Ginting meyakini jika proyek itu rampung, maka kunjungan wisatawan ke wilayah Berastagi juga akan meningkat . Yang iyanya Kepentingan segelintir orang bukan untuk meningkatkan perekonomian rakyat.
Pembangunan jalur tersebut merupakan bagian dari proyek multiyears senilai Rp2,7 triliun. Biaya sebesar ini terbilang lumayan mahal, tapi mereka yakin apabila tujuan mereka tercapai pasti balik modal bahkan lebih.
"Kita akan kawal terus proyek ini sampai tuntas. Jalur sejajar ini sangat dibutuhkan masyarakat Sumatra Utara," kata Baskami, Selasa (11/10). So, pastilah dikawal karena pihak asinglahvyang memiliki kepentingan.
Dalam hal ini, ia meminta agar masyarakat juga turut memantau dan mengawasi progres dari proyek tersebut. Lihatlah nantinya jika proyek itu sudah selesai biasanya Masyarakat hanya bisa gigit jari ketika proyek mereka terselesaikan dengan bantuan masyarakat, tidak sedikitpun mereka kecipratan hasil kerjanya. Walhasil ekonomi Masyarakat wilayahpun tidak ada perubahan, begitu-begitu saja bahkan jauh dari yang namanya masyarakat sejahtera.
"Maka kita juga meminta masyarakat turut serta dalam mengawasi pembangunan proyek ini," imbuhnya. Masyarakat dijadikan sebagai budak yang memiliki kepentingan didalam.
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan dari peninjauan di lapangan, telah dilakukan pelebaran sepanjang 9,67 km pada jalur itu.
Dimulai dari Desa Sukamakmur hingga Dusun X Tanduk Benua," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Sumut Herianto mengungkapkan proyek jalur sejajar itu nantinya melintasi Desa Jaranguda Berastagi-Dusun Sembaikan II Kecamatan Sibolangit.
Kemudian Dusun x Tanduk Benua-Dusun II Sukamakmur-Desa Sukamakmur Kecamatan Kutalimbaru-Tuntungan Kecamatan Deliserdang. Untuk kawasan Dusun Sembaikan, hingga Desa Jaranguda sepanjang 13 km masih berada dalam kawasan hutan. (cnnindonesia.com)
"Izin pelepasan kawasan berupa hak pakai dari Kementerian Kehutanan, sudah dalam proses," jelasnya. Selagi kementerian kecipratan cuannya pasti akan segera diberikan hak pakai untuk perluasan jalan tersebut.
Kebijakan ini sejatinya adalah gambaran dari liberalisasi yang menjadi ruh kapitalisme paham yang mengajarkan memasuki era ekonomi wisata, tahap ini meniscayakan keindahan alam menjadi tempat untuk bersenang-senang maka wajar jika ditemukan adanya kebijakan untuk memperlebar dan membangun jalan tujuannya menggarap alam budaya dan karya manusia sebagai destinasi wisata.
Disisi lain kapitalisme yang menyediakan liberalisme terhadap sumber daya alam menjadikan kekayaan ini justru dikuasai oleh segelintir pemilik modal padahal jika sumber daya alam ini dikelola dengan benar sangat cukup untuk menjadikan kehidupan masyarakat menjadi sejahtera.
Adanya kapitalisme membuat kekayaan ini dikuasai perusahaan asing dan pemilik sumber daya alam justru mencari recehan dari sektor pariwisata untuk menopang ekonominya ini berbeda dengan Islam. Islam tidak akan menjadikan pariwisata menjadi core ekonomi negara pariwisata. Dalam islam Keindahan alam diatur untuk kepentingan dakwah dan tadabur alam. Sehingga keimanan seseorang akan bertambah adapun untuk pemasukan negara Islam menjadikan pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu kekayaan alam adalah gas bagian dari kepemilikan umum.
Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu swasta apalagi asing diantara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Nabi (Saw):
«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ لَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ»
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.”
Pemerintahan di dunia tidak tahu apa-apa tentang bagaimana memecahkan masalah ekonomi rakyatnya dengan cara yang adil yang menjamin kemakmuran bagi semua orang. Ini tidak bisa dihindari di bawah sistem buatan manusia mana pun. Hanya sistem ketuhanan yang hukumnya berasal dari Sang Pencipta umat manusia yang dapat mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan sehat.
Ini hanya dapat dilaksanakan secara efektif di bawah Sistem buatan Tuhan semesta alam, yang berjalan di atas metode kenabian.
وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ
“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” [TQS Al-Anbiya: 107]. Wallahu'alam bisshowab. (rf/voa-islam.com)
Ilustrasi: Google