Sistem Paripurna Memberikan Jaminan Layanan Kesehatan Prima

 

Oleh: Hanum Hanindita, S.Si

 

Berbagai masalah pengobatan masyarakat Bekasi dan sulitnya masyarakat tak mampu untuk mengakses fasilitas kesehatan disorot oleh Jamkeswatch Bekasi, Jawa Barat. Jamkeswatch Bekasi meminta untuk permudah layanan BPJS Kesehatan sektor Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah untuk mengakomodasi warga miskin yang sakit, namun belum terdaftar di kepesertaan.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jamkeswatch Bekasi Nur Ali di Bekasi, mengatakan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Kota Bekasi sebetulnya sudah mencapai 95 persen lebih, namun pada praktiknya masih banyak warga miskin yang belum menerima manfaat kesehatan secara paripurna (megapolitan.antaranews.com).

Sulitnya proses pendaftaran peserta BPJS Kesehatan untuk kategori PBI di Kota Bekasi masih terganjal sejumlah birokrasi yang menyulitkan warga. Mulai dari mengurus SKTM dari level RT hingga ke kelurahan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Diharapkan otoritas penyelenggara layanan terkait bersama pemerintah daerah mampu berinovasi menghadirkan layanan kesehatan yang lebih mudah lagi diakses warga kelas bawah yang membutuhkan.

Inilah potret rumitnya memperoleh akses pelayanan kesehatan dalam lingkup sistem kapitalis. Paradigma kapitalis menganggap bahwa fungsi pelayanan kesehatan adalah untuk meraih keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Akibatnya kesehatan dijadikan ladang bisnis yang menggiurkan. Maka jangan heran, kalaupun ada program kesehatan yang berbiaya murah atau gratis, warga harus menempuh  birokrasi yang panjang dan berbelit meskipun pasien sakit parah, bahkan tak sedikit berujung kehilangan nyawa. Kalau ingin mendapatkan pelayanan yang cepat, maka penggunaan dana pribadi adalah pilihan yang tepat namun biaya yang dikeluarkan sudah pasti tak mungkin sedikit.

Selain itu, seringkali juga ditemukan pelayanan dari petugas kesehatan yang tidak ramah kepada masyarakat pengguna PBJS dan sejenisnya. Berbeda jika pasien menggunakan dana pribadi atau asuransi kelas premium. Sekalipun ada kalanya sikap tidak ramah ditunjukkan petugas karena lelah menghadapi jumlah pasien pengguna layanan yang begitu banyak. Namun itulah resiko yang memang harus dihadapi, sebab layanan kesehatan adalah kebutuhan semua kalangan masyarakat dari berbagai kelas. Sudahlah menunggu lama karena birokrasi, pasien juga harus menelan sikap tidak menyenangkan dari petugas kesehatan. Padahal logikanya semua orang yang sakit, baik ringan apalagi yang kronis ingin segera tertangani penyakitnya.

Inilah bukti bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan dan fasilitas kesehatan terbaik untuk warganya. Ada pilihan murah atau gratis tapi tidak diikuti dengan pelayanan, fasilitas dan juga obat-obatan yang berkualitas. Bagi masyarakat yang menengah ke atas akan lebih mudah memperoleh pelayanan dengan kualitas terbaik, karena mampu membayar dengan harga tinggi. Terlihat ada perbedaan kelas dan perlakuan antara lapisan masyarakat yang kaya raya dengan yang tidak mampu. Sisi lain hal ini semakin memberikan keuntungan pada para kapitalis yang terjun di bisnis kesehatan, seperti bisnis obat, alkes, asuransi kesehatan kelas premium dan lain sebagainya.

Sangat berbeda jauh dengan pelayanan kesehatan dalam Daulah Islam. Pelayanan kesehatan prima  diberikan kepada seluruh penduduk tanpa memandang status ekonomi. Tidak ada birokrasi rumit, karena sistem administrasi dalam Daulah Islam bersifat mempermudah bukan mempersulit. Tak ada pembeda dalam kelas ekonomi. Kelas sultan ataupun rakyat jelata semua berhak mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna dan dilayani dengan sepenuh hati oleh seluruh nakes berikut para pegawainya.

Dari sisi fasilitas kesehatan pun  daulah memberikan yang terbaik. Daulah menyediakan rumah sakit-rumah sakit, klinik-klinik ataupun puskesmas dengan alat-alat yang lengkap dan memadai. Begitu pula dengan penyediaan obat-obatan halal dengan kualitas terbaik. Semua diberikan secara gratis karena memang pelayanan kesehatan adalah bentuk pengurusan yang wajib diberikan daulah kepada seluruh warganya tanpa kecuali, tanpa melihat status sosial, agama, etnis, dan golongan.

Tidak hanya sampai di situ saja, Daulah juga memberikan dukungan penuh terhadap riset obat-obatan, vaksin, penyakit-penyakit, atapun alat-alat kesehatan dengan memberikan laboratorium atau balai-balai penelitian dengan anggaran dan perlengkapan yang memadai demi kemajuan IPTEK dalam bidang kesehatan. Seluruh nakes seperti dokter  perawat, apoteker dan para pegawainya termasuk para peneliti atau pakar-pakar di bidang kesehatan akan memperoleh gaji sesuai dengan jasa yang diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa mereka. Mereka pun ketika memberikan pelayanan bukan semata-mata mengejar materi, tetapi karena didorong keinginan berkontribusi untuk kesehatan masyarakat dan memperoleh ridho Allah lewat pekerjaannya.

Dengan totalitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Daulah, semua lapisan masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang cepat dan terbaik tanpa harus berlama-lama dengan birokrasi yang panjang ataupun pelayanan yang minimalis. Daulah tidak akan menerapkan pelayanan kesehatan dengan mekanisme atau regulasi hitungan dagang antara penjual dan pembeli yang tujuannya mencapai keuntungan materi, seperti realitas yang terjadi pada saat ini.

Semua dilakukan Khalifah (pemimpin Daulah Islam)  sebagai bentuk tanggung jawab  dari amanah yang diberikan Allah sekaligus sebagai bentuk kewajiban mengurus warganya sesuai standar syariat Islam. Bahkan bukan hanya dari segi pelayanan kesehatan saja,  Daulah juga akan memberikan pelayanan paripurna dari aspek lainnnya seperti ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Wallahu alam. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google