Muslimah ICMI Akan Terus Memperjuangkan Jilbab di TNI

JAKARTA (voa-islam.com) - Kekecewaan umat muslim terhadap janji Panglima TNI Jend Moeldoko untuk membolehkan penggunaan jilbab bagi wanita TNI terus membesar.

Elemen dan ormas islam akan terus menagih janji Moeldoko, termasuk saat ini ICMI ( Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ) khususnya melalui sayap Gerakan Perempuannya proaktif ikut menagih janji tersebut. Bahkan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Komisi I DPR RI untuk memperjuangkan Undang-Undang yang membolehkan anggota Korps Wanita TNI mengenakan jilbab dalam tugasnya, demikian di sampaikan oleh Welya Safitri Ketua GP ICMI.

Welya mencontohkan apa sudah dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI sangat positif, dengan membuat Undang-Undang yang membolehkan Polisi wanita (Polwan) mengenakan jilbab saat bertugas. Ini hal positif dari kepolisian yang patut di tiru oleh institusi lainya, termasuk TNI.

“Insya Allah, dalam waktu dekat ini kami akan segera lakukan hal itu,” kata Ketua GP ICMI, Welya Safitri kepada ICMI Media pada Jumat hari ini di Jakarta.

“Dengan demikian, kita berharap masalah jilbab bagi Kowan TNI tidak jadi polemik berkepanjangan lagi di tubuh TNI sendiri,” tambah Welya.

Hal itu diungkapkan Welya, merespon sikap Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang hanya membolehkan penggunaan jilbab khusus Kowan TNI di Nangroe Aceh Darusalam (NAD).

“Kalau di Aceh kan memang wajib hukumnya, karena disana sudah memakai syariat Islam,” kata Welya.

Welya juga berharap, akan semakin banyak pihak yang peduli soal jilbab bagi Kowan TNI ini seperti yang dilakukan oleh anggota DPD RI, Fahira Idris yang juga konsisten memperjuangkan jilbab di Kowan TNI.

“Semakin banyak yang peduli, akan semakin bagus. Selama ini GP ICMI sangat concern terhadap perjuangan penegakan berbusana muslimah di Indonesia, kami tidak ingin setengah-setengah dalam perjuangan,” tegas Welya.

Karena itu, rencananya setelah beraudiensi dengan DPR RI, GP ICMI akan melanjutkan dengan bertemu Panglima TNI Jenderal Moeldoko guna membahas lebih lanjut perihal aturan jilbab bagi Kowan TNI ini.

Sebelumnya, Fahira Idris tokoh DPD RI juga ungkapkan kekecewaannya atas sikap Panglima TNI itu yang membatasi penggunaan jilbab bagi Kowan TNI.

“Jujur saya juga kecewa, tetapi saya yakin ini Wan TNI boleh berjilbab saat bertugas, ini hanya persoalan waktu saja. Dulu saat di kepolisian juga seperti ini, sempat ditunda beberapa kali sebelum akhirnya resmi diperbolehkan lewat keputusan kapolri,” ujar Fahira Idris Kamis kemarin, (28/5).

Menurutnya, sebaiknya TNI saat ini memikirkan kembali dan melakukan kajian apakah aturan yang membolehkan Wan TNI mengenakan jilbab benar-benar akan mempengaruhi soliditas di antara para prajurit, seperti alasan yang diungkapkan Kapuspen TNI May.Jend Fuad Basya beberapa waktu lalu.[adivammar/ace/icmi/sharia]