KIN: Tak ada Jaminan Perlindungan Bagi Ibu dan Anak dalam Sistem Kapitalisme

JAKARTA (voa-islam.com) - Sabtu pagi 26 Desember 2015  Balai Sudirman dipadati oleh 3000 peserta Kongres Ibu Nusantara ke-3 (KIN) 1437 H. yang diselenggarakan oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI).

Event Akbar Ibu Nusantara ini digelar di 59 kota di Indonesia pada waktu yang hampir bersamaan, yakni 19 s.d 26 Desember 2015. Sebelumnya KIN sudah dilaksanakan dimulai dari kota Jogjakarta,  Lampung, Medan, Aceh, Banten, Surabaya, dan lain-lain.

Acara KIN kali ini mengusung tema “Negara Perisai Hakiki Bagi Ibu dan Anak”, yang dihadiri dari berbagai kalangan tokoh perempuan dari berbagai komunitas, seperti; birokrat, politisi, mubalighah, intelektual, praktisi pendidikan dan kesehatan.

Ustadzah Asma Amnina (DPP MHTI) menjelaskan pasca runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah, kaum muslimin hidup di bawah naungan sistem Kapitalisme sekuler, dengan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi neo liberal. Sistem sekuler pada prinsipnya adalah menjauhkan agama dari ranah kehidupan publik dan menyerahkan kepada manusia yang lemah dan terbatas untuk membuat aturan sendiri dalam mengatur kehidupannya.

Sangat wajar jika yang terjadi adalah kekacauan, yang kuat memangsa yang lemah dan timbul keserakahan, penindasan dan kekejaman di dunia ini, seperti yang saat ini dialami oleh kaum muslimin di berbagai belahan bumi, tak terkecuali perempuan dan anak-anak.

Sistem kapitalis tidak akan pernah mampu mensejahterakan dan melindungi rakyat, karena pemiskinan struktural dengan sengaja membuat jurang miskin dan kaya kian menganga. kekayaan Bangsa tergadai sudah, terkuras tak tersisa untuk rakyat. Berbagai UU produk wakil rakyat melegalkan perampokan SDA milik rakyat. Sementara para penguasa bersuka ria menikmati hasil omisi dari lobi-lobi sang Kapitalis dan dunia korporasi. Pengelolaan oleh korporasi inilah yang membuat segala sesuatunya tak terbeli, karena bagi korporasi yang terpenting adalah untung rugi, tak peduli harga  mencekik leher hingga hampir mati.

...betapa kerasnya kehidupan para perempuan, terpaksa berperan ganda, membanting tulang hanya untuk menyambung kehidupan

Dalam konsep Sistem Kapitalisme  peran Negara dalam mengurus rakyat, memang dihindari. Posisi Negara tidak lagi sebagai "penanggung jawab", namun beralih fungsi sebagai "pengarah dan fasilitator" bagi terselenggaranya urusan rakyat, selebihnya urusan rakyat diserahkan kepada kemitraan dengan swasta dalam konsep "kemitraan pemerintah dan swasta" (KPS) di berbagai layanan publik termasuk kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan umum.

Menurutnya, betapa kerasnya kehidupan para perempuan, terpaksa berperan ganda, membanting tulang hanya untuk menyambung kehidupan, Sungguh sangat berbeda dengan peran Negara di dalam Islam yang berfungsi sebagai "junnah"/pelindung” seperti seorang Ayah yang sangat menyayangi keluarganya. Seorang Ayah akan melakukan apa saja utk melindungi keluarganya dari ancaman luar. Dan perlindungan ini akan terepresentasikan dalam penerapan seluruh hukum-hukum Allah di berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam sistem pernafkahan, perwalian, dan jaminan sosial lainnya.

Oleh sebab itu, saat ini umat sangat membutuhkan pelindung tersebut. Umat sangat membutuhkan Khilafah dan seorang Khalifah sebagai pelindung sejati, penyelamat para perempuan dan anak, serta seluruh manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah. [ummu giyas/voa-islam.com]

Editor: Syahid