Gara-Gara Taliban, Koalisi Pemerintahan Belanda Ambruk

 

Balkenende - PM Belanda

AMSTERDAM - Perang di Afghanistan ternyata menimbulkan akibat buruk bagi pemerintah Belanda. Sabtu kemarin, pil pahit harus ditelan pemerintah Belanda saat harus memutuskan apakah pasukannya tetap tinggal atau pergi dari Afghanistan, di mana mereka bergabung dengan NATO dalam melawan Mujahidin Taliban.

Setelah perdebatan 16 jam dalam rapat kabinet, salah satu koalisi pemerintah melakukan "walk out" dari gedung tempat digelarnya rapat. Mereka menuduh perdana menteri Balkenende telah mengingkari janjinya untuk menarik pasukan Belanda yang berjumlah 1.600 orang tahun ini dari provinsi Uruzgan, Afghanistan, yang menewaskan 21 tentaranya.

Runtuhnya hubungan pemerintah dengan koalisi kanan dan poros tengah adalah puncak ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintah untuk menjadi sekutu Amerika Serikat di Afghanistan dan sebelumnya di Irak.

Negara lain, seperti Kanada telah menyatakan rencana untuk menarik seluruh pasukannya yang berjumlah 2.800 orang dari Afghanistan pada akhir 2011 mendatang. Pasukan Kanada adalah pasukan dengan jumlah terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Inggris.

Jumlah pasukan gabungan saat ini kira-kira setengah dari 87.000 tentara NATO di Afghanistan. Sebagian besar dari negara Eropa termasuk Perancis dan Jerman yang akhir-akhir ini enggan meningkatkan jumlah pasukan mereka bahkan saat AS mengirim tentara tambahan. Negara-negara Eropa tersebut juga membatasi kontribusi mereka terutama dalam masalah instruktur untuk tentara dan polisi Afghanistan.

"NATO tidak dapat dan tidak ingin campur tangan dalam masalah internal negara-negara secara individu, tapi jelas kami ingin terus berharap kita tetap dapat menjadi satu tim," kata juru bicara NATO, James Appathurai di Brussels.

Sebelum fajar, perdana menteri Balkenende mengumumkan bahwa sidang kabinet yang dilaksanakan secara maraton telah gagal menjembatani perbedaan dengan Partai Buruh yang menolak permintaan Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen untuk memperpanjang misi pasukan Belanda ditempatkan di Uruzgan sejak tahun 2006.

"Saat tidak ada kepercayaan, sulit untuk bekerja sama lagi. Tidak ada jalan lagi buat kami untuk melangkah lebih jauh," kata Balkenende.

Pemimpin Partai Buruh Wouter Bos menuduh Balkenende keluar dari kesepakatan yang telah dibuat pemerintah tiga tahun yang lalu.

"Sebuah rencana telah disepakati ketika tentara kita pergi ke Afghanistan," kata Bos, menteri keuangan. "Teman-teman kami di pemerintah tidak setuju terhadap rencana perpanjangan tersebut, dan atas dasar penolakan mereka, kami telah memutuskan untuk mengundurkan diri."

Pemilu Belanda diharapkan dapat digelar bulan Mei mendatang. Balkenende untuk sementara akan tetap menjabat sebagai kepala pemerintahan sampai koalisi yang baru terbentuk.

Ketegangan antara Balkenende dan Bos telah berlangsung selama berbulan-bulan. Ketegangan tersebut dipicu oleh surat dari sekretariat NATO awal bulan ini yang berisi permintaan agar pasukan Belanda tinggal di Uruzgan, Afghanistan.

Pendukung perdana menteri Balkenende berpendapat bahwa pasukan Belanda tetap harus tinggal di Afghanistan, karena jika terjadi penarikan maka hal itu akan merusak reputasi Belanda sebagai bangsa yang menitikberatkan "misi menjaga perdamaian internasional", sedangkan dari pihak penentang berpendapat bahwa perpanjangan tinggal tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat awal kali.

"Masa depan misi tentara kita di Afghanistan sekarang ini akan berada di tangan kabinet yang baru," kata Deputi Menteri Pertahanan Jack de Vries. (muslimdaily/ap)