Tokoh Islam Rusia Tolak Pengadilan Syariah

Sebuah seruan oleh seorang pengacara Chechnya untuk menjalankan pengadilan syariah di Rusia mengundang penentangan yang kuat dari para tokoh Islam di negara Eropa timur tersebut.

"Menurut konstitusi, agama dipisahkan dari negara di Rusia," kata Talgat Tajuddin, kepala Dewan Spritual Muslim Pusat, kepada kantor berita Interfax, sebagaimana dilansir oleh situs onislam.net, Kamis 26 April.

"Negara kita memiliki sistem peradilan sendiri dan Muslim menggunakannya sebagai warga negara yang sama di Rusia."

Pengacara Chechnya Dagir Hasavov sebelumnya telah menyerukan untuk menciptakan pengadilan syariah di Rusia.

Dalam wawancara dengan REN-TV, pengacara berpendapat bahwa umat Islam tidak dapat dipaksa ke pengadilan sekuler.

"Anda berpikir bahwa kami datang ke sini ke Rusia seolah-olah tempat ini  asing bagi kami. Tapi kami berpikir bahwa kami berada di rumah sini. Mungkin Anda adalah orang asing di sini dan kami di rumah," katanya.

"Dan kami akan menerapkan aturan yang sesuai dengan kami, apakah Anda ingin atau tidak. Setiap upaya untuk menghentikan kami akan berakhir dengan darah," kata pengacara tersebut.

Tapi para pemimpin Muslim Rusia menolak argumen pengacara itu. Tajuddin mengatakan para mufti sudah campur tangan untuk menyelesaikan perselisihan antara Muslim dan non-Muslim di Rusia.

Ia mengatakan Muslim menghubungi badan keagamaan mereka jika mereka memiliki pertanyaan tentang agama, keluarga, atau masalah warisan.

"Tidak seperti 30-40 tahun lalu, Muslim dapat dengan bebas menjalankan agama mereka di Rusia hari ini," kata Tajuddin.

Federasi Rusia adalah rumah bagi sekitar 23 juta Muslim terutama yang berada di Kaukasus utara dan republik Chechnya, Ingushetia dan Dagestan.

Islam adalah agama terbesar kedua Rusia yang mewakili sekitar 15 persen dari 145 juta penduduknya yang mayoritas adalah penganut Kristen Ortodoks.

Dewan Muslim Moskow juga menolak seruan itu, mengatakan bahwa pengadilan syariah tidak sesuai dengan negara sekuler seperti Rusia.

"Rusia adalah negara sekuler dan nenek moyang teolog kami menemukan cara untuk menyatukan sistem hukum agama dan sekuler," kata ketua Albir Krganov kepada Interfax.

"Sebagai contoh, Dewan Spritual Muslim Pusat telah memiliki lembaga qadi, yang menjawab pertanyaan orang-orang tentang agama, selama lebih dari satu abad."

Krganov berargumen bahwa pengadilan syariah lebih sesuai dengan negara seperti, Arab Saudi dan Qatar.

Pemimpin Muslim mengatakan bahwa pengadilan syariah memiliki persepsi yang negatif diantara orang-orang Rusia.

"Kita semua ingat saat orang-orang dieksekusi di muka umum di Kaukasus atas nama agama, meskipun fakta bahwa mereka tidak memiliki hak sama sekali  untuk melakukan itu."

Mikhail Fedotov, kepala HAM Badan Kepresidenan Rusia, menggambarkan seruam pengacara untuk pengadilan syariah di Rusia sebagai "tidak bisa diterima".

Tidak ada negara sipil dapat memiliki dua sistem pengadilan hidup bersama karena akan merusak aturan hukum, katanya kepada Interfax.

Namun, Vsevolod Chaplin, juru bicara Gereja Ortodoks Rusia, mengatakan  umat Islam Rusia tidak boleh kehilangan kebiasaan mereka dan bahwa pengadilan syariah dapat didirikan di bawah hukum Rusia.

Penerapan syariah Islam sebagai dasar hukum memang sering menghadapi penentangan diberbagai tempat dan berbagai kalangan bahkan oleh umat Islam sendiri. Meskipun begitu tetaplah terus diusahakan dan diperjuangkan.

[muslimdaily.net/OI]