Aliansi Perempuan Filipina Tolak Legalisasi Prostitusi oleh PBB

FILIPINA, muslimdaily.net - Laporan PBB yang menyerukan legalisasi prostitusi sebagai cara untuk mencegah penyebaran penyakit menular seksual di Asia dan Pasifik Senin dikutuk oleh kelompok advokasi hak-hak perempuan non-pemerintah Filipina.

Gabriela, Aliansi Nasional Perempuan di Filipina, mengatakan prostitusi merupakan "bentuk eksploitasi buruk yang bisa dilakukan terhadap perempuan."

Sebelumnya dilaporkan, PBB dalam laporannya yang berjudul "Pekerja Seks dan Hukum di Asia dan Pasifik" mengatakan  menghapus hukuman untuk pekerjaan seks guna memungkinkan pencegahan HIV dan program pengobatan untuk menjangkau pekerja seks dan klien mereka secara lebih efektif.

"Prostitusi tidak bisa dengan cara apapun menjadi profesi bagi perempuan (karena melanggar) hak-hak mereka. Laporan PBB ini semakin memperlebar pintu untuk pelanggaran hak-hak perempuan," kata wakil Sekjen Gabriela Gert Ranjo-Libang dalam sebuah kesempatan.

Libang mengatakan PBB "naif dalam berpikir" karena membuat legalisasi prostitusi yang akan menjamin akses orang-orang dalam prostitusi terhadap hak-hak dasar mereka.

"Bahkan pekerja pabrik di Filipina dirampas hak-hak mereka di bawah Undang-Undang Buruh. Mereka tetap dibayar murah, bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa akses ke perawatan kesehatan, dan dicegah dalam membentuk serikat pekerja," katanya.

Libang mengatakan kemiskinan merupakan alasan utama di balik peningkatan jumlah orang-orang yang pergi ke prostitusi dan penyebaran HIV.

"Itu adalah perempuan miskin yang didorong ke prostitusi. Pendidikan adalah salah satu cara untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat dicegah, termasuk penyakit menular seksual seperti yang Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)," katanya.

Laporan PBB yang dikeluarkan pada 18 Oktober menyebut, tidak ada bukti dari negara-negara Asia dan Pasifik bahwa kriminalisasi pekerja seks telah mencegah epidemi HIV di antara pekerja seks dan pelanggan mereka. [mzf]