Presiden SBY Frustasi Oleh Korupsi, Rakyat Akan Berontak

Jakarta (voa-islam.com) Presiden SBY seperti sudah melempar "handuk" (menyerah) menghadapi korupsi di Indonesia. Korupsi sudah menggeroroti sistem negara. Tidak ada lagi yang bebas dari pedemi korupsi. Bahkan, Partai Demokrat, di mana Presiden SBY menjadi ketua umumnya, sekarang hancur oleh korupsi.

Presiden SBY seperti sudah kehilangan kemauan menghadapi korupsi di Indonesia. Padahal, Presiden SBY memiliki "discreassi" (kewenangan) bertindak dengan berdasar undang-undang pasti mampu menghapus korupsi di Indonesia.

Presiden SBY bisa menggunakan kekuasaan secara maksimum mehghapus korupsi di Indonesia. Tetapi, semua itu, tidak terjadi, dan tidak ada pada diri Presiden SBY sebagai  kepala ekskutif, yang sangat diharapkan oleh rakyat dan bangsa.

Tetapi, justeru Presiden SBY mengeluarkan unek-uneknya di Singapura, hanya "carmuk" (cari muka), seakan-akan SBY sudah mengguanakan segala kewenangannya dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Sejatinya, SBY belum apa-apa, alias belum menggunakan kekuasaannya dan kewenangan secara maksimum dalam memberantas korupsi.

Seperti diketahui, saat berlangsung dialog di depan Forum Pasar Global yang diselenggarakan Thomson Reuters di Singapura, pekan lalu, saat berkunjung ke Singapura, Presiden SBY membuat pernyataan yang sangat mengejutkan. Presiden SBY dalam pernyataan itu, dua kali mengakur "frustasi", karena membangun sistem yagn bersih dari korupsi di tanah air tak semudah yang dibayangkan.

Memang, Presiden SBY, dirinya, keluarga, dan partainya, seharusnya menjadi tauladan, sebagai sosok tokoh yang bersih, benar-benar tidak terkontaminasi dengan segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), seperti yang pernah terjadi di zaman Soeharto.

Seandainya, SBY bisa menjadi tokoh panutan,dan memberikan tauladan secara gamblang, dan bersikap tegas terhadap segala bentuk KKN, maka SBY akan mendapatkan penghargaan, dan  akan dikenang sebagai tokoh yang bersih dan bebas dari korupsi.

Tetapi, SBY sendiri tidak mampu memberikan tauladan, dan tidak mampu hidup dengan bersahaja, serta menjauhkan diri dari KKN. Ini sangat nyata, karena bersamaan itu sebagian tokoh-tokoh utama di  Partai Demokrat terlibat dalam KKN. Ini menandakan SBY tidak juga terbebas dari KKN.

Namun, sikap Presiden SBY yang secara eksplisit menegaskan dirinya merasa frustasi, dan gagal menciptakan sistem yang bersih dari KKN itu, menunjukkan Presiden SBY sudah melemparkan "handuk" alias menyerah terhadap KKN.

Seandainya, Presiden SBY menggunakan seluruh kewenangannya, kalau membuat dekrit negara dalam keadaan  bahaya, akibat ancaman korupsi, dan kemudian melakukan tindakan tegas terhadap para koruptor, dan menghukum mati para koruptor, maka SBY akan dikenang, usai jabatannya. Tetapi, semuanya hanya nonsen, alias tiak akan pernah terjadi.

Menanggapi sikap Presiden SBY yang sudah merasa frustasi itu, selanjutnya Dosen Sosiologi Politik UGM Arie Sujito mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak boleh frustrasi membangun sistem negara yang bersih dari korupsi, saat di Singapura.

Menurut Arie, SBY punya otoritas melakukan sesuatu kebijakan, sehingga tidak boleh mengeluh frustrasi. "Waduh, gimana kalau Presiden sudah frustrasi? Rakyat bisa ngamuk. Dia punya otoritas untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan meratapi sesuatu yang seharusnya dia mampu," tandasnya saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (24/4).

Hampir 10 tahun pemerintahannya kini, hingga SBY mengatakan bahwa dirinya frustrasi, lanjut Arie, itu sama halnya ia menyadari bahwa dirinya (SBY) gagal, sama seperti hipotesis terkait dirinya yang menilai demikian.

"Ini artinya ada kesalahan sistemik. Dengan dia mengatakan dirinya frustrasi berarti sadar bahwa dia gagal. Kalau dia memang punya komitmen, tentu SBY berani melakukan gebrakan dan terobosan di tiap kebijakannya," lanjutnya.

Pihaknya mencontohkan, SBY seharusnya bisa bertindak tegas terhadap menteri yang terlibat kasus pidana korupsi untuk dipecat. "Ia juga harus menciptakan bagaimana sistem agar tidak ada celah untuk korupsi. Jadi, siapapun menteri yang korup pecat saja, kementerian yang di evaluasi bermasalah, juga di pecat," tandasnya.

Terkadang,  SBY terlalu mentolerir laporan bawahannya. Sehingga hanya mengetahui hal yang baik-baik saja. Padahal di lapangan amburadul. Contohnya, papar Arie, masalah Ujian Nasional (UN), tambahnya.

"Ya jangan terlalu percaya kepada bawahan. Laporan baik-baik ternyata hasilnya jeblok. Itu tandanya ada yang salah dengan kepemimpinannya. Jika ia tidak melakukan terobosan, rasa frustrasi ini akan jadi boomerang nantinya," tandasnya.

"SBY jangan memaklumi sistem yang salah, sementara dia punya otoritas untuk memperbaiki sistem. Sekarang tinggal pertaruhan dirinya di sisa masa jabatannya ini. Rakyat sedang menungggu keberaniannya," pungkasnya.

Nampaknya, SBY sudah kehabisan akal menghadapi korupsi di Indonesia, dan tidak mampu lagi bertindak dengan tegas. Karena pemerintahan SBY dibangun  diatas "koalisi" partai-partai politik, dan yang melakukan korupsi para dedengkot partai politik. Sehingga, SBY kehilangan nyali menghadapi para dedengkot partai politik.

Apalagi, SBY dan Partai Demokrat tidak dapat memberikan tauladan. Justeru Partai Demokrat menjadi juara nomor "wahid" dalam korupsi. Ini yang membuat SBY menjadi frutasi. Wallahu'alam.