Jokowi Membuat Umur Rakyat Jakarta Habis di Jalan

Jakarta (voa-islam.com) Di hampir seluruh ruas di  Jakarta yang dilewati busway, nampak pemandangan yang sangat ektsrim. Satu sisi jalur busway kosong, tanpa ada kenderaan lewat, sementara jalur reguler, tak bergerak. Kendaraan pribadi, mobil dan motor, berjejal sepanjang jalan. Waktu habis terbuang di jalan.

Nasib para pengguna jalan di jakarta, nasibnya begitu malang. Umur mereka akan habis di jalan. Sekarang rata-rata dari rumah ke tempat kantor mereka, memerlukan waktu paling sedikit 6 jam! Waktu produktif mereka di  kantor sudah sangat terbatas. Sampai kantor sudah letih. Harus berjam-jam dari rumah menuju kantor karena macet di jalan.

Dari segala arah, timur, selatan, barat, dan utara yang menuju ke titik pusat, kota Jakarta, semua yang terlihat hanyalah kemacetan. Penduduk pinggiran kota Jakarta, semua bergerak di pagi hari menuju ke pusat kota Jakarta. Sore hari mereka bergerak ke pinggiran kota, setiap hari. Betapa melelahkannya dan menyengsarakannya hidup di Jakarta 

Jokowi yang sudah dielu-elukan sebagai tokoh “sakti” yang merupakan sosok “part of sulotion”, sesudah kritikan, tidak mampu mengatasi kemacetan di Jakarta, langsung bikin gebrakan dengan jurus melakukan “sterilisasi” jalur busway.

Ini membuat pengguna kendaraan pribadi, mobill dan motor, di Jakarta umurnya akan hanya habis di jalan. Sekarang Jokowi hanya menjadi  tokoh, "part of problem" Jakarta.

Sepanjang mata memandang yang terlihat di pagi hari maupun sore hari, hanyalah kemacetan total. Kenderaan pribadi, seperti mobil dan motor tak dapat bergerak, berjam-jam. Betapa beratnya kondisi para pengguna jalan di Jakarta.

Jokowi tanpa berpikir panjang, langsung mengebrak dengan melakukan sterilisasi jalur busway, dan melakukan denda bagi para pelanggar. Mobil dikenakan denda Rp 1 juta, sedangkan motor dendanya Rp 500 ribu rupiah. Dengan UMR yang sudah diketok Jokowi Rp2,4 juta, kalau buruh, melanggar empat kali, berarti sudah habis gajinya, hanya untuk membayar denda.

Sebelumnya, Jokowi sudah hampir akan memberlakukan model gajil dan  genap, bagi mobil di Jakarta, dan diberlakukan secara bergilir, mengurangi kemacetan di Jakarta. Tetapi, kebijakan yang sudah pernah di gagas Foke itu, tak dijalankan, dan sekarang memilih melakukan sterilisasi jalur busway.

Apakah secara ekstrim langsung mengurangi kemacetan di Jakarta? Tidak. Ini hanyalah langkah yang tanpa rencana secara integratrif dan komprehensif mengatasi kemacetan di Jakarta.

Melakukan sterilisasi terhadap jalur busway, sementara jumlah armada busway masih sangat terbatas, dan rute busway juga masih terbatas, dan tidak menjangkau seluruh wilayah di DKI, maka hasilnya hanyalah  menciptakan kemacetan total.

Sarana tranportasi massal di Jakarta masih terbatas, dan infrastruktur transportasi juga masih terbatas. Pembangunan busway di era Sutiyoso, dan panjang jalan, dan rute yang masih terbatas, dan jumlah armada bus masih terbatas, kemudian tanpa “bak-bik-buk” Jokowi langsung dengan menggebrak pengguna jalan, melalui cara mensterilkan jalur busway, sungguh hanya  langkah yang sangat reaktif.

Jakarta membutuhkan tokoh yang memiliki visi yang jelas, bagaimana membangun Jakarta, secara konfrehensif, dan integratif, bukan model reaktif, yang hanya marah karena kritikan publik, seperti Jokowi.

Menciptakan sistem transportasi di Jakarta tidak mudah, tidak seperti membuat kebijakan “2014 DKI Jakarta Bebas Topeng Monyet”, “Mengusir Para Kere Dari Danau Sunter”, “Mengusir Pedagang Kaki Lima” dari Tanah Abang, dan Pasar Minggu, mengocok para pejabat di DKI dengan model lelang, atau model komunikasi dengan rakyat melalui jimat “blusukan”. Tidak semudah itu. Jokowi harus paham.

Jokowi harus memiliki kebijakan  yang bersifat konprehensif tentang cara mengatasi kemacetan di Jakarta. Misalnya, membatasi kendaraan pribadi, membatasi umur kendaraan pribadi, dan mengenakan pajak yang tinggi, bagi pemilik kendaraan pribadi, bahkan harus berani melakukan moratorium kendaraan pribadi, mobil dan motor, sembari menyiapkan sistem transportasi massal. Inilah yang harus dipikirkan oleh Jokowi.

Tetapi, pemerintah DKI tidak berani melakukan moratorium kendaraan pribadi, mobil-motor. Setiap hari di Jakarta mengalami pertambahan 300 mobil, dan 1000 motor. Pemerintah DKI membiarkannya pertumbuhan dan pertambahan kendaraan pribadi.

Karena, pajak dari kendaraan mobil dan motor itu  signifikan bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah) DKI Jakarta. Maka, jumlah mobil dan motor yang terus meningkat. Karena memang menghasilkan uang bagi Pemda DKI. Dengan pertambahan kendaraan mobil-motor setiap bulannya, lima tahun lagi Jakarta sudah akan macet total, dan tidak dapat bergerak.

Selebihnya, bisnis mobil dan motor berkaitan dengan sejumlah konglomerat cina, mereka yang menjadi bagian konsorsium dari perusahaan Jepang, dan menangani penjualannya di Indonesia. Jadi, Jokowi hanyalah berani menindak terhadap yang lemah, rakyat.

Sebenarnya, Jokowi memilik otoritas melakukan kebijakan yang jelas dan tegas. Bagaimana mengatasi kemacetan dan banjir di Jakarta, mengatasi masyarakat miskin, dan wilayah kumuh, serta bagaimana kaum miskin di Jakarta secara agregat ekonomi mereka meningkat.

Bukan dengan cara melarang, membatasi, dan mengusir. Kalau hanya bertindak seperti itu, banyak yang bisa, nggak usah Jokowi. Apalagi dengan PAD DKI Jakarta lebih Rp 60 triliun setahun, segalanya bisa dijalankan, mengatasi segala masalah di Jakarta.

Tetapi, sekarang tiba-tiba Jokowi namanya sudah melangit, angka ratingya sudah melambung di survey-survey,  sebagai calon presiden Indonesia di tahun 2014, Jokowi perlu berkaca diri. Tidak ngasal. Tidak semau "gue" tindakannya.

Kalau mengatasi kemacetan di Jakarta saja, dan Jokowi sudah puyeng,  apalagi mengatasi masalah yang sekarang dihadapi bangsa Indonesia yang jumlahnya 250 juta, dan dari Sabang sampai Merauke? Wong mengatasi masalah di Solo saja, masih belum becus, sekarang harus mengatasi kondisi ibukota Jakarta.

Tetapi, kalau para pendukung dan fanatikus Jokowi, seperti unsur-unsur di PDIP, konglomerat hitam (cina) dan Mega ingin menjadikan Jokowi  sebagai “jimat” menghadapi goro-goro pemilu legislatif dan presiden di 2014, dan menampilkan sosok Jokowi, monggo! Nanti kondisinya lihat sendiri.

Bagaimana nasib Indonesia, pasca pemilu legislatif dan presiden? Apakah semakin baik atau bertambah ambruk? Mulai sekarang sudah bisa diprediksi. Kekacauan sudah berlangsung secara nasional. Sekarang baru di tingkat elite politik, dan merembet ke bawah. Para elite politik sudah berjibaku, saling hantam melalui pengungkapan kasus korupsi dengan menggunakan institusi KPK.

Apalagi, soal DPT yang masih belum beres, dan masih ada 10,5 juta pemilih yang belum diklarifikasi, memunculkan potensi pemilu 2014, bisa menuju ke arah chaos. Siapa yang akan mengambil keuntungan? Wallahu’alam.