Jokowi, Prabowo, atau Kudeta?

JAKARTA (voa-islam.com) - Sebuah informasi yang bersifat “inside”, mengatakan bahwa Prabowo, yang sekarang ini namanya melambung, dan menyaingi Jokowi, tidak mendapatkan dukungan (restu) Barat.

Sekalipun, Prabowo sudah berusaha melakukan klarifikasi di Singapura menemui sejumlah tokoh penting, dan melalui berbagai saluran, tentang dirinya dan visinya, kalau terpilih menjadi presiden di pemilu 2014 nanti.

Prabowo sudah secara eksplisit menjelaskan pandangannya tentang Barat, khususnya Amerika yang dia kagumi, sebagai negara maju, modern, dan tempat lahirnya peradaban ilmu pengetahuan.

Memang, Prabowo pernah sekolah di akademi militer Amerika “West Point”, seangkatan dengan Raja Abdullah (Yordania). Prabowo dengan Raja Abdullah bersahabat.Raja Abdullah pewaris tahta Kerajaan Yordania, dari ayahnya Raja Husien, dan bahkan Prabowo pernah tinggal di Yordania beberapa waktu. Sedangkan Yordania sekutu dekat Amerika dan Israel.

Prabowo, kemungkinannya, jika ia terpilih menjadi presiden, tetap menjamin dan memiliki komitmen terhadap semua kepentingan strategis Barat dibidang ekonomi, politik, dan militer di Indonesia. Apalagi, bila dikaitkan dengan “Visi 2020”, di mana Amerika Serikat akan menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai pusat basis militernya, menghadapi pengaruh Cina.

Amerika berusaha melakukan politik “contaiment” (pembendungan) terhadap pengaruh Cina di kawasan Asia Tenggara dengan mengalihkan basis kekuatan militernya di Asia Tenggara, terutama ke Australia.

Salah satu faktor, kemungkinan kurangnya dukungan Barat terhadap Prabowo, ada yang belum “clearence” dikalangan para pejabat keamanan, pengambil keputusan di Washintong, London, Canberra, Singapura, dan Beijing, akibat dugaan peranannya saat terjadi kerususahan Mei l998, dan peristiwa tentang penculikan sejumlah aktivis gerakan, menjelang keruntuhan Soeharto.

Prabowo yang saat itu masih perwira muda, juga terlibat dalam operasi militer di Timor-Timur. Ini sejumlah masalah penting yang dihadapi  Prabowo. Sekalipun, pengambil-alihan Timor-Timur itu bagian dari kepentingan Amerika menghadapii komunis di Asia, termasuk Indonesia.

Belakangan ini, Prabowo juga memiliki hubungan yang sangat “dekat” dengan Presiden SBY. Berulangkali berlangsung pertemuan antara Prabowo  dengan Presiden SBY. Ini sudah cukup menjelaskan kedekatan antara Prabowo dengan SBY.

Mungkin SBY sudah tidak memiliki pilihan lagi, tokoh yang akan menggantikannya, pasca 2014. Karena, tokoh-tokoh yang ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat, dinilai hanyalah tokoh “kelas empat”. Satu-satunya tinggal Prabowo yang masih sangat mungkin bisa diharapkan, dan nanti menjadi pelindungnya.

Di bagian lain, menurut Permadi, yang mengaku sebagai “Penyambung Lidah Bung Karno”, mengomentari tentang Jokowi, yang belakangan ini namanya melambung berdasarkan survei-survei, menegaskan bahwa Jokowi itu didukung oleh konglomerat Cina. Permadi menyebutkan nama-nama konglomerat Cina, diantaranya seperti James Riyadi, Sofyan Wanandi, Ciputra, Tomy Winata, dan puluhan konglomerat Cina lainnya.

Menurut Permadi, orang seperti Jokowi itu, tidak akan bisa menjadi pembela rakyat dan Indonesia, justru akan menjadi pengkhianat. Jokowi juga bukan kader ideologis PDIP, tambah Permadi. Jika Jokowi berkuasa, tentu yang paling diuntungkan kelompok Cina dan kepentingan Barat di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang sifatnya “inside” seperti diungkapkan oleh Permadi, menjelaskan Jokowi hanyalah akan menjadi “boneka” kepentingan-kepentingan para “stake holder” (pemangku kuasa), yaitu antara Cina dan Barat.

Kepentingan Cina dan Barat ingin mengokohkan pengaruhnya di Indonesia, dibidang ekonomi, politik, dan militer. Caranya hanya dengan mendudukan Jokowi menjadi presiden.

Indonesia dengan jumlah penduduknya 250 juta, dan luas wilayah tiga kali daratan Eropa, mayoritas beragama Islam, tetap menjadi tujuan strategis bagi Cina dan Barat.

Sekarang, bagaimana para pendukung Jokowi, terutama para konglomerat, diantaranya James Riyadi yang memiliki lobbi di Washington, menurut sebuah sumber yang ada, James Riyadi sedang melakukan pendekatan dan negosiasi dengan fihak Cina dan Barat, agar bisa menerima dan mengakomodasi Jokowi.

Masalahnya, antara Cina dan Amerika Serikat sedang terjadi “perang dingin” memperebutkan wilayah kawasan Asia Pasific yang luas, dan menjadi sumber kepentingan ekonomi mereka.

Jika para pendukung Jokowi, para konglomerat Cina, seperti James Riyadi dan lainya itu berhasil mempertemukan kepentingan para “stake holder” antara Beijing dan Washington, maka Jokowi akan berpeluang menjadi presiden.

Ini sudah menjadi aturan tidak tertulis, bahwa setiap penguasa di negara-negara Dunia Ketiga (Negara Miskin), seperti Indonesia, nasibnya akan sangat ditentukan oleh para “stake holder”.

Ada peristiwa yang menjadi isyarat penting, dan sejatinya mewakili kepentingan Barat, yaitu pertemuan antara Jokowi dengan Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague. Dengan “cover” membahas soal korupsi. Ini tidak lazim.

Pertemuan Jokowi dengan William Hague itu, pertama antara pejabat sekapasitas Gubernur dengan Menteri Luar Negeri Inggris, yang merupakan peristiwa pertama kali pula dalam sejarah Indonesia. Pertemuan itu, hanyalah menegaskan dukungan Barat kepada Jokowi, dan diwakili oleh Menlu Inggris, William Hague.

Sekarang bagaimana nasib SBY, dan apa yang harus dilakukannya? Jika Barat tidak mengakomodasi Prabowo, dan sebaliknya mendukung Jokowi?

Sejatinya, SBY ingin menitipkan nasibnya dan keluarganya kepada Prabowo, tetapi semua itu tidak akan ada yang bisa menjamin. Karena, di  manapun, nasib para sekutu Barat, jika sudah tidak berguna lagi bagi mereka, maka ditinggalkan, dan Barat mendukung rezim yang baru.

Jalan yang harus ditempuh SBY, jika dia berani memperpanjang kekuasaannya dengan cara mengeluarkan “dekrit”, dan dengan dukungan militer.

Kemudian membatalkan pemilu, membubarkan partai-partai politik, menata kembali kehidupan politik, membentuk pemerintahan “zaken” (profesional) bukan dari kubu partai, dan sepenuhnya mengontrol media, dan menegakkan aturan dan hukum, serta membatalkan semua undang-undang produk reformasi.

Rakyat sudah letih dan muak selama reformasi, satu setengah dekade ini, melihat partai-partai politik, dan tidak menghasilkan apapun bagi kehidupan rakyat. Rakyat semakin miskin. Hanya kalangan etnis Cina yang sangat diuntungkan. Kebebasan yang sangat bebas, tidak menghasilkan apapun, dan hanyalah kekacauan.

Hanya dengan cara itu, SBY akan dapat selamat, dan dia bisa menjadi 'pahlawan' bagi rakyat,  sambil mempersiapkan tokoh-tokoh baru, selama lima tahun ke depan. Tokoh-tokoh yang benar-benar bisa menjamin dan menjaga kepentingan nasional Indonesia.

Kepentingan Cina dan Barat di Indonesia, sudah sangat berlebihan, dan semua itu hanyalah menghancurkan bangsa. Tidak ada yang lain.

Jika SBY tidak melakukan langkah-langkah penting, maka suatu saat akan terjadi ledakan sosial yang sangat dahsyat, akibat terjadinya kesenjangan sosial, yang tidak terjembatani lagi. Antara kalangan “the have” dengan “the have not”.

Indikator itu, jika diukur  dengan indek gini, di mana sudah mencapai 43 persen, ini menandakan sudah masuk lampu kuning. Jika sudah memasuki 45 persen, itu berarti lampu merah. Jika itu terjadi akan pasti terjadi ledakan yang hebat. Tak ada lagi kekuatan yang dapat menghalangi ‘revolusi’ yang digerakkan oleh kesenjangan sosial itu.

Di era reformasi rakyat miskin semakin miskin. Karena mereka tidak memiliki akses politik dan ekonomi. Partai-partai politik yang ada hanyalah menjadi broker politik, dan tidak pernah menjadi penjaga kepentingan rakyat secara luas.

Kesenjangan itu terjadi akibat perbedaan ‘income’  perkapita antara kalangan “the haves” terutama orang-orang Cina dan  konglomerat Cina yang sudah menguasai 80 persen asset ekonomi Indonesia.

Kalangan Cina dan konglomerat Cina, income mereka sudah mencapai $ 30.000 dollar perkapita, sedangkan rakyat dan kaum pribumi, paling hanya $ 500-1.000 dollar. Sungguh ironi.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani, jujur, bersih, dan berkomitmen kepada rakyat dengan sungguh-sugguh. Pemilu tidak akan  pernah melahirkan model pemimpin seperti itu, karena saat ini partai-partai politik tidak dapat memproduk model pemimpin seperti itu. Wallahu’alam.