Fahri Hamzah : Rakyat Membayar Pajak ke Pemda DKI, Digunakan Jokowi Menyerang Prabowo

JAKARTA (voa-islam.com) - Sungguh sangat ironi. LSM-Lembaga Swadaya Masyarakat,  HAM-Hak Asasi Manusia, dalam Pemilu Presiden 2014 ini, sangat keras menghantam capres Prabowo Subianto dengan tudingan pelanggaran HAM saat reformasi 1998 silam. Namun, LSM HAM menutup mulut mereka, dan tidak berteriak dengan pelanggaran HAM yang dilakukan pihak lain.

Fahri Hamzah mengkritisi langkah sejumlah LSM yang pura-pura memiliki perhatian pada isu HAM, tetapi melupakan kasus yang menimpa aktivis HAM Munir. “Mereka aktivis HAM ini semua ngumpul di Gedung YLBHI. Mereka kawan-kawan Munir, tapi kenapa Munir mereka lupakan? Padahal kita tahu ada dugaan kuat pembunuh Munir ada di pihak Jokowi,” kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2014).

Lebih lanjut Fahri menyebutkan sikap para aktivis HAM yang menyerang Prabowo Subianto memiliki korelasi dengan penerimaan uang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dana hibah resmi dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp2,1 miliar. “Coba lihat saja, serangan terkait pelanggaran HAM diarahkan pada Prabowo, padahal masalah itu justru sudah clear," tegas Fahri.

Menurut Fahri, justru yang belum clear (jelas) masalah-masalah HAM yang diduga dilakukan oleh Tim Sukses Jokowi-JK yakni mantan Kepala BIN AM Hendropriyono seperti kasus Talangsari dan lain-lain. "Tapi tidak pernah mereka teriakkan. Ini karena mereka menerima dana hibah Pemda DKI Jakarta sebesar Rp2,1 miliar,” tegas Fahri.

Fahri mengaku , memiliki data YLBI Jakarta pada 2013 menerima dana hibah bantuan sosial sebesar Rp1,8 miliar, sementara LBH Jakarta sebesar Rp300 juta, total menjadi Rp2,1 miliar. “Rakyat bayar pajak ke Pemda DKI dan digunakan Jokowi untuk menyerang Prabowo. Uang rakyat digunakan untuk menyerang Prabowo kan tidak benar. Makanya mereka semua menyerang Prabowo setiap hari tanpa henti,” imbuh Fahri.

Seperti diketahui, sejumlah LSM HAM menyerangi peran Prabowo Subianto dalam kasus 1998 silam. Seperti awal Juni lalu mendatangi Ketua MPR Sidarto Danusuborto dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung, keduanya politisi dari PDI Perjuangan.

Dalam pertemuan tersebut, aktivis LSM HAM menyampaikan tentang pemecatan Prabowo Subianto dari TNI karena dugaan terlibat pelanggaran HAM pada 1998. "Kalau kita punya presiden masa mendatang dengan masa lalu yang gelap repot juga. Kami dan rakyat Indonesia tidak ingin berada di bawah kegelapan," kata Ketua BP Setara Institute Hendardi.

Bahkan, lebih kotor lagi, MetroTV milik si ‘brewok’ Surya Paloh yang dahulunya menjadi ‘kroni’ Soeharto, yang sekarang mengabdi kepada Mega dan Jokowi, menjelang debat capers Prabowo-Jokowi, masih melangsungkan debat tentang kasus pelanggaran HAM oleh Prabowo, dan mengusik tentang pemecatan Prabowo. Sungguh mereka kumpulan kelompok yang sangat busuk.

Sampai sekarang terus diangkap isu masalah HAM, yang terus dikaitkan dengan Prabowo oleh sejumlah LSM dengan tujuan menghancurkan Prabowo.

Mereka juga mengangkat isu tentang kasus ‘Babinsa’ yang menurut berbagai sumber diangkat oleh Hendropriyono, melalui menantunya yang sekarang ini menjabat sebagai Kadispenad, Brigjen Andika Perkasa. Bahkan, pemecatan Prabowo dari militer oleh DKP. Tapi, ketika Prabowo menjadi calon wakil presiden Mega, di tahun 2009, mereka bungkam.

Ini benar-benar sebuah tindakan yang menghalalkan segala cara dalam rangka ingin memenangkan Jokowi, yang menjadi boneka mereka. Sengaja mereka memilih Jokowi, sebagai tokoh yang lemah, dan siap menjadi ‘kacung’ bagi para ‘bos’ yang mendalangi dan berada di balik pencalonan Jokowi. (jj/dbs/voa-islam.com)